Penulis: schmu

Penjabat Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb menghadiri Video Conference (Vicon) yang diadakan di ruang Vicon Tunggal Panaluan Polrestabes Makassar

Vicon ini dipimpin langsung oleh Kabaharkam Polri, bersama asops Kapolri, Dankor Brimob, dan para kakor baharkam Polri serta serta seluruh polda se Indonesia.

Dalam vicon ini membahas perkembangan situasi bencana alam yang saat ini terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia.

Kabaharkam Polri Komjen Pol Agus Andrianto, S.H., M.H. menyampaikan penekanan Presiden RI Ir. H. Joko Widodo dalam Rapat Terbatas beberapa waktu lalu diantaranya Leading sector rans4d Penanggulangan bencana oleh BNPB di tingkat pusat dan BPBD di tingkat wilayah.

Ia menyampaikan bahwa seluruh instansi di tingkat pusat dan wilayah mempunyai peran dalam penanganan bencana sehingga jalinan sinergi yang baik antar lembaga negara dalam penanganan bencana sangatlah penting.

Dalam penanganan bencana banjir di awal tahun ini, Polri beserta seluruh jajaran bekerja sama dengan BNPB/BPBD, Basarnas/Basarda, TNI dan Pemerintah/Pemerintah Daerah serta potensi SAR lainnya, melaksanakan kegiatan Operasi Kontinjensi.

“Tujuan dari Operasi Aman Nusa II ini yakni melaksanakan bantuan personil dan peralatan kepada BNPB/BPBD dan Basarnas/Basarda di lokasi terjadinya bencana,” ucapnya.

Bersama BNPB/BPBD membentuk satuan tugas yang terdiri dari beberapa kluster yang telah diatur dalam peraturan Kepala Badan BNPB/BPBD maupun Basarnas/Basarda untuk penyelamatan terhadap korban bencana.

Melakukan langkah langkah Siaga Darurat, Tanggap Darurat Bencana dan Pascabencana, bersama BNPB/BPBD dan Basarnas/Basarda.

Ada 3 (Tiga) sasaran dari Operasi Kontijensi Aman Nusa II, yakni bentuk potensi gangguan (PG), ambang gangguan (AG) dan gangguan nyata (GN).

Sementara, Penjabat Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb mehimbau agar seluruh masyarakat untuk segera mengamankan barang berharganya.

“Kita diprediksikan akan turun hujan ekstrem hingga minggu depan. Semoga tidak terjadi banjir besar. Namun, saya menghimbau agar masyarakat mulai saat ini mengamankan barang- barang berharganya. Ini bentuk antisipasi,” imbau Iqbal yang didampingi, Kapolrestabes Makassar, Kombes Yudhiawan.

Iqbal juga mengantisipasi hal tersebut dengan terjun langsung ke beberapa titik rawan banjir. “Kita sering- sering turun ke titik rawan banjir ini, melihat langsung agar bisa diantisipasi terjadinya banjir,” pungkasnya.

Untuk itu Iqbal mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah di sembarang tempat.

Pemerintah menambah 19 bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil,  Menengah, dan Koperasi  (UMKMK) dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal atau yang lebih dikenal sebagai Daftar Negatif Investasi (DNI).

Dalam konferensi pers saat mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi X di Istana Kepresidenan, Jakarta (11/2), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, ke-19 bidang usaha itu tercakup dalam kegiatan jenis usaha jasa bisnis/jasa konsultasi konstruksi yang menggunakan teknologi sederhana/madya dan/atau resiko kecil/sedang dan/atau nilai pekerjaan kurang dari  Rp 10 milyar.

Dalam DNI sebelumnya, dipersyaratkan  adanya saham asing sebesar 55% di bidang-bidang usaha seperti jasa pra design dan konsultasi, jasa design arsitektur, jasa administrasi kontrak, jasa arsitektur lainnya,dan sebagainya.

Selain itu terdapat 39 bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK diperluas nilai pekerjaanya dari semula sampai dengan Rp 1 miliar menjadi sampai dengan Rp 50 miliar. Kegiatan itu mencakup jenis usaha jasa konstruksi, seperti pekerjaan konstruksi untuk bangunan komersial, bangunan sarana kesehatan, dan lain-lain.

Menurut Darmin, untuk memperluas kegiatan usaha UMKMK itu dilakukan reklasifikasi dengan menyederhanakan bidang usaha. Misalnya 19 bidang usaha jasa bisnis/jasa konsultasi konstruksi dijadikan 1 jenis usaha. “Karena itu jenis/bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK menjadi lebih sederhana dari 139 menjadi 92 kegiatan usaha,” ujarnya.

Sedangkan untuk kemitraan yang ditujukan agar Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) bekerja sama dengan Usaha Mikro, Kecil,  Menengah, dan Koperasi  (UMKMK) yang semula 48 bidang usaha, bertambah 62 bidang usaha sehingga menjadi 110 bidang usaha. Bidang usaha itu antara lain: usaha perbenihan perkebunan dengan luas 25 Ha atau lebih, perdagangan eceran melalui pemesanan pos dan internet, dan sebagainya. UMKMK juga tetap dapat menanam modal, baik di bidang usaha yang tidak diatur dalam DNI maupun bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan lainnya. Sudah Dibahas Sejak Tahun Lalu

“Perubahan Daftar Negatif Investasi ini telah dibahas sejak 2015, dan sudah melalui sosialisasi, uji publik, serta konsultasi dengan Kementerian/Lembaga, pelaku usaha togel macau, dan pemangku kepentingan lainnya,” kata Darmin.

Darmin menjelaskan, selain meningkatkan perlindungan terhadap UMKMK, perubahan DNI ini dilakukan juga untuk memotong mata rantai pemusatan ekonomi yang selama ini dinikmati oleh kelompok tertentu. Dengan demikian harga-harga bisa menjadi lebih murah, misalnya harga obar dan alat kesehatan. Mengantisipasi era persaingan dan kompetisi  Indonesia yang sudah memasuki MEA.

Selain membuka lapangan kerja dan memperkuat modal untuk membangun, perubahan ini juga untuk mendorong perusahaan nasional agar mampu bersaing dan semakin kuat di pasar dalam negeri maupun pasar global. Kebijakan ini bukanlah liberalisasi tetapi upaya mengembangkan potensi geopolitik dan geo-ekonomi nasional, antara lain dengan mendorong UMKMK dan perusahaan nasional meningkatkan kreativitas, sinergi, inovasi, dan kemampuan menyerap teknologi baru dalam era keterbukaan.

Dalam kebijakan baru ini, sebanyak 35 bidang usaha, antara lain: industri crumb rubber; cold storage; pariwisata (restoran; bar; cafe; usaha rekreasi, seni, dan hiburan: gelanggang olah raga); industri perfilman; penyelenggara transaksi perdagangan secara elektronik (market place) yang bernilai Rp.100 milyar ke atas; pembentukan lembaga pengujian perangkat telekomunikasi; pengusahaan jalan tol; pengelolaan dan pembuangan sampah yang tidak berbahaya; industri bahan baku obat, dikeluarkan dari DNI.

Hal penting lainnya adalah hilangnya rekomendasi pada 83 bidang usaha, antara lain Hotel (Non Bintang, Bintang Satu, Bintang Dua); Motel; Usaha Rekreasi, Seni, dan Hiburan; Biliar, Bowling, dan Lapangan Golf.

Revisi DNI juga membuka 20 bidang usaha untuk asing dengan besaran saham tertentu, yang sebelumnya PMDN 100%. Bidang usaha itu antara lain jasa pelayanan penunjang kesehatan (67%),  angkutan orang dengan moda darat (49%); industri perfilman termasuk peredaran film (100%); instalasi  pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi/ekstra tinggi (49%).

Perubahan komposisi saham PMA dalam DNI adalah:

30% sebanyak 32 bidang usaha, yaitu antara lain budi daya hortikultura, perbenihan hortikulutura, dan sebagainya. Tidak berubah karena mandat UU.

33% sebanyak 3 bidang usaha, yaitu distributor dan pergudangan meningkat menjadi 67%, serta cold storage meningkat menjadi 100%.

49% sebanyak 54 bidang usaha, dimana 14 bidang usaha meningkat menjadi 67% (seperti: pelatihan kerja, biro perjalanan wisata, lapangan golf, jasa penunjang angkutan udara, dsb); dan 8 bidang usaha meningkat menjadi 100% (seperti: sport center, laboratorium pengolahan film, industri crumb rubber, dsb); serta 32 bidang usaha tetap 49%, seperti fasilitas pelayanan akupuntur.

51% sebanyak 18 bidang usaha, dimana 10 bidang usaha meningkat menjadi 67% (seperti: museum swasta, jasa boga, jasa konvensi, pameran dan perjalanan insentif, dsb); dan 1 bidang usaha meningkat menajdi 100%, yaitu restoran; serta 7 bidang usaha tetap 51%, seperti pengusahaan pariwisata alam.

55% sebanyak 19 bidang usaha, dimana semuanya bidang usaha meningkat menjadi 67%, yaitu jasa bisnis/jasa konsultansi konstruksi dengan nilai pekerjaan diatas Rp. 10.000.000.000,00.

65% sebanyak 3 bidang usaha, dimana 3 bidang usaha meningkat menjadi 67%, seperti penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang terintegrasi dengan jasa telekomunikasi, Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang terintegrasi dengan jasa telekomunikasi, dsb.

85% sebanyak 8 bidang usaha, dimana 1 bidang usaha meningkat menjadi 100%, yaitu industri bahan baku obat; dan 7 bidang usaha lainnya tetap karena UU, seperti sewa guna usaha, dsb.

95% sebanyak 17 bidang usaha, dimana 5 bidang usaha meningkat menjadi 100% (seperti: pengusahaan jalan tol, pembentukan lembaga pengujian perangkat telekomunikasi/tes laboratorium, dsb); dan 12 bidang usaha tetap 95% karena UU seperti usaha perkebunan dengan luas 25 ha atau lebih yang teritegrasi dengan unit pengolahan dengan kapasitas sama atau melebihi kapasitas tertentu, dsb.

Pj Wali Kota Cirebon, Drs H Agus Mulyadi MSi, secara resmi melepas peserta Jalan Sehat yang diselenggarakan oleh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Cirebon di Grage City Mall.

Kegiatan ini dihadiri oleh ribuan anggota PGRI dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, TK, SD/MI, SMP/MTs, hingga SMA/SMK/MA, serta insan pendidik lainnya.

Dalam sambutannya, Pj Wali Kota menyampaikan pentingnya peran guru sebagai garda terdepan dalam dunia pendidikan.

“Bapak ibu guru adalah pahlawan pendidikan yang setiap hari berjuang mendidik dan membentuk karakter bangsa. Hari dalangtoto , Pemkot Cirebon memberikan penghargaan melalui kegiatan ini untuk mengapresiasi kerja keras dan dedikasi yang luar biasa dari para pendidik,” ujar Pj Wali Kota.

Pj Wali Kota juga menyampaikan pesan khusus kepada para guru untuk terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Cirebon. Menurutnya, kualitas pendidikan yang baik adalah kunci utama untuk memajukan daerah dan menciptakan masa depan yang cerah bagi generasi penerus.

“Melalui pendidikan yang baik, kita dapat melahirkan anak-anak yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki nilai-nilai moral dan budaya yang kuat,” tambahnya.

Selain itu, Pj Wali Kota juga menekankan pentingnya menanamkan rasa cinta tanah air kepada anak-anak. Menurutnya, para guru memiliki andil yang besar dalam membentuk karakter dan kepribadian anak-anak yang akan memimpin masa depan.

Pejabat Sementara Walikota Tomohon Ir Fereydy Kaligis MAP menghadiri Kegiatan Lomba dalam rangka Menyambut Hari Raya Natal dan Gerakan Ketahanan Pangan & Penegakan Ketertiban WBP di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Manado, Bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Manado. Sambutan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Utara Dr Ronald S Lumbuun SH MH  Kegiatan yang dilaksanakan oleh Lapas Perempuan Kelas IIB Manado yaitu Ketahanan pangan yang merupakan salah satu program Presiden RI bapak Prabowo Subianto. Ada juga penyerahan 1 unit ambulance kepada Kantor wilayah dalangtoto Kemenkumham sulawesi utara dalam hal ini adalah Lapas Perempuan Kelas IIB Manado, dan dilanjutkan dengan rangkaian kegiatan lomba-lomba menyambut natal. Kita patut mengapresiasi atas apa yang diselenggarakan oleh Lapas Kelas IIB Manado terutama ibu Kepala Lapas dan semangat dalam melaksanakan semua kegiatan. Dalam hal penyerahan ambulance saya berpesan agar dapat dipergunakan untuk kemasyarakatan, kebaikan yang optimal bagi seluruh warga binaan di LPP Manado di tomohon ini, sehingga apa yang menjadi tujuan bisa betul – betul tercapai. Dihadiri Kapolres Tomohon AKBP Lerry Tutu SIK MM, Kepala LPKA Kelas II Tomohon, Kepala LPP Kelas IIB Manado, Perwakilan dari Polres Minahasa, Perwakilan dari Koramil Tomohon, Perwakilan dari Kejaksaan Negeri Tomohon, Perwakilan dari Pengadilan Negeri Tondano, Kepala Dinas Kominfo Tomohon.

Bupati Fakfak, Untung Tamsil, S.Sos, M.Si, menyempatkan waktu untuk menghadiri acara wisuda program Sekolah Pemberdayaan Rakyat (SPR) yang berlangsung di Gedung Start Up Center, Lembaga Kawasan Sains dan Teknologi IPB, Bogor

Sekolah Pemberdayaan Rakyat (SPR) merupakan hasil inisiasi dari Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3), Institut Pertanian Bogor (IPB).

“Alhamdulillah hari ini kami Pemerintah Kabupaten Fakfak bersama Provinsi Papua Barat, bersama-sama menghadiri acara wisuda Sekolah Pertanian Peternakan Rakyat yang dalangtoto dilaksanakan atas kerja sama pemerintah daerah Kabupaten Fakfak dengan Institut Pertanian Bogor, yang mana tentunya ini sangat tepat sekali dalam rangka pemberdayaan kepada masyarakat petani dan peternak di Kabupaten Fakfak,” tutur Bupati Fakfak.

Lebih lanjut Bupati Fakfak menjelaskan, Kabupaten Fakfak memiliki banyak potensi yang perlu dikelola bersama. Namun hal ini membutuhkan penguatan dan strategi-strategi yang lebih tepat. Sehingga pemanfaatan potensi yang ada dari lahan pertanian atau wilayah di Fakfak, dapat dimanfaatkan lebih baik.

“Dengan wisuda ini, kami akan terus melakukan kerja sama dan kolaborasi dengan IPB untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia, khususnya para petani dan peternak di wilayah pemerintah daerah Kabupaten Fakfak,” ungkapnya.

Dilaporkan oleh Bupati Untung, pada acara wisuda tersebut, terdapat 4 distrik yang bergabung. Diantaranya Tomage, Bomberay, Kokas, dan Arguni. Mereka merupakan wisudawan perdana, “Karena baru pertama kali, jadi masih banyak kelemahan. Tentu ini akan menjadi sebuah evaluasi bagi kita. Salah satunya yaitu bagaimana kita mempersiapkan tempat atau sekretariat mereka, kemudian beberapa fasilitas-fasilitas yang tentu membutuhkan dukungan pemerintah,” tutur Bupati Untung.

Menurut Bupati Untung, para wisudawan akan menjadi pionir garda terdepan untuk memberikan dampak positif terhadap petani-petani yang ada di wilayah Kabupaten Fakfak.

“Harapan dari Sekolah Pemberdayaan Rakyat ini, tentu akan memberikan sebuah langkah maju strategis untuk bisa mendorong percepatan pemberdayaan di bidang ekonomi. Karena disitu ada usahanya, manajemennya, kemudian juga akan berdampak terhadap perekonomian masyarakat Indonesia. Dan ini sangat berguna dan berdaya untuk memberikan sebuah dampak positif terhadap penguatan ketahanan pangan di daerah kita,” tandas Bupati Fakfak.

Sebagai Pelaksana Kegiatan Pembinaan Posyandu, Desa Lolomboli Kecamatan Gunungsitoli Selatan dikunjungi oleh Tim dari PKK Propinsi Sumatera Utara melakukan evaluasi lomba pelaksanaan Posyandu pada Rabu (05/04/2022).

Tim yang terdiri dari 4 orang, dibawa langsung mengunjungi tempat pelaksaan Posyandu Dahlia Desa Lolomboli untuk melihat proses pelaksanaan posyandu secara langsung. Di lokasi kegiatan Tim evaluasi melakukan tanya jawab kepada para kader dan tenaga Kesehatan yang sedang melakukan pelayanan Posyandu.

Usai itu, Tim langsung mengunjungi rumah sehat yang ada di Desa Lolomboli dan dilanjutkan menuju Balai Desa untuk mendengarkan penyajian tentang pelaksanaan Posyandu oleh Ketua TP PKK Desa Lolomboli Ny. Nurmisnawati Edward Lase. Lalu dilanjutkan dengan melakukan tanya jawab  berdasarkan data-data yang telah diberikan.

Wali Kota Gunungsitoli yang diwakili oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Drs. Arham Dusky Hia, M.Si dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelaksanaan Posyandu di Desa Lolomboli agar selalu berkelanjutan, guna pelayanan Kesehatan untuk Ibu dan Anak tetap terlaksana dengan baik.

“Bapak-Ibu yang kami hormati terutama kepada kader posyandu dan ketua PKK Desa yang sudah melalui evaluasi dan sudah melakukan berbagai upaya persiapan sejak dari tahun lalu hingga sampai tahun ini, semoga kita dapat melakukan pembinaan-pembinaan secara berkesinambungan dan berkelanjutan yang dalam hal ini tentang bagaimana cara mengaktifkan posyandu, menangani ibu hamil, menangani balita, remaja, hingga lansia. Sehingga semua keluarga-keluarga yang berada di Desa Lolomboli ini memiliki pengetahuan yang cukup untuk membina keluarganya dari berbagai jenjang dan tahapan-tahapan kehidupan di dalam berkeluarga,”jelas apkslot.

Selain itu, kepada Tim Penggerak PKK Gunungsitoli dan Kecamatan Gunungsitoli Selatan serta segenap perangkat daerah terkait yang terus mendampingi Tim Penggerak PKK Lolomboli juga disampaikan ucapan terimakasih sehingga kegiatan evaluasi dapat terlaksana dengan baik.

Turut hadir di acara tersebut, Ketua TP PKK Kota Gunungsitoli Ny. Tini Lakhomizaro Zebua, Wakil Ketua TP PKK Kota Gunungsitoli Ny. Vanny Sowa’a Laoli, Kepala Dinas PMD Peniel Harefa S.Sos, Kepala Dinas P5A Kota Gunungsitoli Soginoto Dachi, S.Pd, SKM, MM, M.Kes, Kepala Dinas Kota Gunungsitoli Wilser J. Napitupulu S.Si.Apt, MPH, Camat Gunungsitoli Selatan, Selamat P. Harefa, SE dan Kepala Desa  Lolomboli Edward Lase.

Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menggelar pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

Kegiatan yang berlangsung di Balai Kota Ambon, 12-15 November 2013 ini diikuti 150 peserta yang akan ditugaskan sebagai pengelola LPSE pada unit kerja masing-masing.

Walikota Ambon, Richard Louhenapessy, SH yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Kota Ambon, R.Soplanit,SH,MH dalam sambutannya pada pembukaan kegiatan dimaksud, Selasa (12/11), mengatakan, pelatihan LPSE sangat penting karena bermanfaat dalam mengurangi resiko KKN, mempercepat proses pengadaan barang/jasa, serta mempermudah proses audit.

Dikatakan, pelatihan LPSE merupakan bagian dari sistem guna mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas khususnya di bidang pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkup kota Ambon.

“Sebelumnya proses pengadaan barang/jasa masih menggunakan metode Non-Eproc, dimana pengumuman lebih banyak menggunakan website Pemkot Ambon,” jelasnya.

Pemkot Ambon sendiri, lanjutnya telah membentuk LPSE dengan SK Walikota Ambon Nomor 556/2013, sebagai implementasi amanat presiden nomor 70/2012 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah serta instruksi presiden No 1/2013 tentang M88 aksi pencegahan korupsi dimana setiap pemerintah daerah diwajibkan untuk melaksanakan seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa melalui LPSE.

Diharapkan, output dari kegiatan pelatihan ini dapat menghasilan aparatur yang profesional dalam melaksanakan tugasnya, yakni yang mampu menempatkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan dalam setiap pengambilan keputusan.

“Hal ini harus jadi perhatian serius kita bersama, karena kedepan akan terjadi persaingan yang bersifat kompetitif, karena setiap pelaku usaha yang ikut dalam proses pelelangan memiliki peluang yang sama untuk jadi pemenang,” tandasnya.

Remaja di Wilayah Kecamatan Giriwoyo tak hanya di rumah saja saat menjalani liburan tahun ajaran baru. Mereka mengikuti acara Jambore Remaja Giriwoyo yang diselenggarkan oleh Kecamatan Giriwoyo bekerja sama dengan berbagai stakeholder. Acara ini digelar selama dua hari di komplek Waduk Pidekso Giriwoyo, Selasa hingga Rabu (25-26/6/2024).

Ketua Penyelenggara Jambore Remaja, Triatmoko, yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Tawangharjo mengatakan Jambore ini adalah yang kedua diselenggarakan di Giriwoyo. Mengulang kesuksesan Jambore Remaja pertama di tahun 2023, Jambore kali ini diikuti oleh 384 orang remaja dari 16 desa/kelurahan se-Kecamatan Giriwoyo.

Triatmoko menyampaikan konsep acara jambore ini adalah serangkaian capacity building bagi remaja dengan tema “Remaja Berkualitas untuk Indonesia Emas”.

“Jadi jambore ini konsepnya kami mengajak anak-anak mengisi liburan dengan kegiatan yang edukatif dan bermanfaat. Serangkaian acara sudah disiapkan selama dua hari ini, anak-anak akan full berkegiatan bersama menjalin keakraban, meningkatkan kedisiplinan ” tuturnya pafipapuabaratprov.org.

Beberapa acara yang telah disusun oleh penyelenggara antara lain sesi sosialisasi, pemaparan materi dari narasumber yang berkompeten, dan dialog bersama para remaja dengan mengangkat berbagai tema menarik antara lain pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemberdayaan pemuda dan remaja, sosialisasi gempur rokok ilegal, dan kesehatan reproduksi serta pendidikan seks bagi remaja.

Acara akan dilanjutkan dengan outbond bersama yang akan dipandu oleh paguyuban karang taruna Kecamatan Giriwoyo sebagai trainer. Salah satu pos yang menarik pada jalur outbond, menurutnya adalah Pos Cinta Tanah Air. Pos ini akan diisi kegiatan oleh aparat TNI Polri Kecamatan Giriwoyo, dan iharapkan dapat memberikan motivasi bagi para remaja untuk meningkatkan rasa nasionalismenya.

Triatmoko menambahkan, salah satu rangkaian kegiatan yang paling ditunggu oleh para peserta dan masyarakat adalah malam puncak pentas inagurasi yang akan digelar di Lapangan Giriwoyo. Pentas seni budaya ini akan diisi oleh 16 desa/kelurahan di Kecamatan Giriwoyo dan diperkirakan akan disaksikan oleh 2.000 penonton dari sekitaran Giriwoyo. Selain pentas seni budaya dari desa/kelurahan, malam inagurasi rencananya juga akan dimeriahkan oleh penampilan band lokal OM PNS yang karyanya digemari oleh remaja dan pemuda di Kabupaten Wonogiri.

Ditemui di lokasi acara, Camat Giriwoyo, Fuad Wahyu Pratama mengatakan alasan pihaknya memilih Komplek Waduk Pidekso semata-mata karena Waduk Pidekso merupakan ikon dari Kecamatan Giriwoyo.

“Waduk Pidekso sendiri merupakan proyek nasional yang strategis, yang mulai terlihat hasil dan kemegahannya. Ini perlu kita manfaatkan karena kondisi sekitar juga mendukung untuk berbagai kegiatan, khususnya kegiatan outbond dan kegiatan alam,” tuturnya.

Fuad menambahkan, pihaknya juga membuka peluang bagi masyarakat maupun instansi dan lembaga lain untuk dapat menyelenggarakan berbagai acara di seputaran Waduk Pidekso dengan tetap memperhatikan faktor keamanan, kebersihan, dan kelestarian lingkungan.

“Kami bersama para kades dan lurah punya mimpi yang saat ini sedang kami upayakan kami kembangkan, bahwa Waduk Pidekso dapat menajdi sentra kegiatan dan rekreasi di wilayah Giriwoyo. Berbagai kegiatan dapat digelar dengan mengambil lokasi di sekitar Waduk Pidekso,” ungkapnya.

Fuad berharap kegiatan Jambore Remaja ini akan memberi ruang pembinaan khusus bagi para remaja untuk meningkatkan kapasitasnya, memberi pengalaman baru yang menarik dan berkesan selama liburan, serta memperkenalkan Waduk Pidekso dan Kecamatan Giriwoyo ke kancah yang lebih luas.

Bupati Lampura Lantik Tiga Pejabat Eselon Dua

LAMPUNG UTARA – Bupati Lampung Utara (Lampura) Hi. Budi Utomo, S.E., M.M., melantik dan mengambil sumpah tiga pejabat pimpinan tinggi pratama (Eselon II-b) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat.

Ketiganya adalah, Hi. Efrizal, S.H., sebagai Asisten Administrasi Umum; Khairul Anwar, S.E., M.M., Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan Maspardan, S.H., yang menjabat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Upacara pelantikan berlangsung di Aula Tapis Pemkab Lampura, Kamis (3/1/2021)

Dalam sambutannya, Bupati Hi. Budi Utomo, S.E., M.M., menyatakan, pelantikan Pejabat di Lingkungan Pemkab Lampura yang dilaksanakan hari ini merupakan salah satu bagian dari proses perubahan yang mengacu pada perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Saya yakin dan percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan,” kata Bupati.

Bupati berharap kepada para pejabat barunya tersebut mampu meningkatkan kinerja yang lebih baik dan optimal. Saat ini pemerintah kabupaten membutuhkan aparatur yang mau dan mampu bekerja keras, serta mampu menjawab perkembangan dan dinamika yang terus bergerak maju dalam rangka mewujudkan visi-misi Kabupaten Lampung Utara.

“Saudara-saudara harus mampu berlari cepat, mampu membangun spirit organisasi pemerintah daerah, yang tidak hanya bekerja monoton. Saudara-saudara harus mampu menciptakan gebrakan ide atau gagasan yang cemerlang. Jabatan yang saudara emban ini merupakan suatu bentuk amanah yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya,” tandas Bupati.

Daftar Sekolah Dinas, Pilihan Perguruan Tinggi selain PTN dan Swasta – SELAIN perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta, sekolah kedinasan dapat sebagai pilihan setelah lulus SMA, SMK, dan sederajat. Sekolah kedinasan terdiri dari sejumlah bidang seperti bidang statistika, pemerintahan, hingga transportasi.

Sekolah Tinggi Kedinasan adalah perguruan tinggi yang berada langsung di bawah kementerian atau lembaga pemerintahan. Pada umumnya, peserta yang lolos seleksi langsung mengikuti ikatan dinas. Artinya, setelah lulus dari sekolah kedinasan, bisa langsung bekerja dan sebagai aparatur sipil negara (ASN). Sebelum menjalani tes masuk sekolah kedinasan, ada sejumlah hal harus disiapkan. Persaingan untuk masuk sekolah kedinasan bisa dibilang sangat ketat. Berikut sejumlah sekolah kedinasan yang dapat Anda dipilih.

1. PKN STAN (Politeknik Keuangan Negara STAN)

PKN STAN berdiri di bawah Kementerian Keuangan yang menyediakan Program Studi Diploma di Bidang Keuangan Negara. Sekolah yang berada di Bintaro Jaya, Banten itu mempunyai 4 jurusan antara lain:
– Akuntansi: D-III Akuntansi dan D-IV Akuntansi
– Pajak: D-III Pajak, D-III PBB/Penilai, dan Diploma I Pajak
– Kepabeanan dan Cukai: D-III Kepabeanan dan Cukai, D-I Kepabeanan dan Cukai
– Manajemen Keuangan: D-III Kebendaharaan Negara, D-III Manajemen Aset, dan D-I Kebendaharaan Negara

2. IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri)

IPDN berdiri di bawah lindungan Kementerian Dalam Negeri. Institut ini memiliki kampus di beberapa daerah di Indonesia, antara lain yaitu Jakarta, Sumbar, Sulsel, Sulut, NTB, Papua, Kalbar dan Riau. Di IPDN, terdapat dua fakultas yang disediakan, ialah : Fakultas Politik Pemerintahan: Program Studi Kebijakan Pemerintahan dan Program Studi Politik Pemerintahan Fakultas Manajemen Pemerintahan: Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia, Program Studi Manajemen Keuangan, Program Studi Manajemen Pembangunan, Program Studi Manajemen Pemerintahan, dan Program Studi Kebijakan Pemerintahan

3. STSN (Sekolah Tinggi Sandi Negara)

STSN berdiri di bawah lindungan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan sebagai satu-satunya pendidikan tinggi persandian di Indonesia. Sekolah ini melahirkan siswa untuk menguatkan keamanan data atau informasi rahasia negara. Sekolah ini memiliki dua program studi yaitu: D-IV Manajemen Persandian D-IV Teknik Persandian (Program Studi Teknik Kripto dan Program Studi Teknik Rancang Bangun Peralatan Sandi)

4. Poltekip (Politeknik Pemasyarakatan)

Poltekip berdiri di bawah lindungan Kementerian Hukum dan HAM Poltekip membuka tiga program antara lain : Teknik Pemasyarakatan Manajemen Pemasyarakatan Bimbingan Pemasyarakatan

5. Poltekim (Politeknik Imigrasi)

Polrekim berdiri di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM Poltekim terbagi sebagai tiga program studi, antara lain Hukum Keimigrasian Administrasi Keimigrasian Manajemen Teknologi Keimigrasian

6. STIN (Sekolah Tinggi Intelijen Negara)

STIN berdiri di bawah lindungan Badan Intelijen Negara. Tujuan dibentuknya STIN merupakan menyelenggarakan pendidikan akademik di bidang intelijen dan dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. STIN membuka program S1 dengan dua jurusan yaitu Agen Intelijen Analisis Intelijen

7. Politeknik Statistika STIS (Sekolah Tinggi Ilmu Statistik)

STIS berdiri di bawah lindungan Badan Pusat Statistik (BPS). Poltekim terbagi menjadi tiga program studi, antara lain Program Studi Diploma III Statistika Program Studi Diploma IV Statistika Program Studi Diploma IV Komputasi Statistik

8. STMKG (Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika)

STMKG berada di bawah Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Sekolah ini bertujuan menghasilkan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dan berwawasan global di bidang meteorologi, klimatologi, geofisika serta instrumentasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika. STMKG mempunyai 4 program studi Diploma IV yaitu: Meteorologi Klimatologi Geofisika Instrumentasi

9. Politeknik Siber dan Sandi Negara (Poltek SSN)

Poltek SSN diselenggarakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Di sekolah kedinasan ini Anda akan diajari materi di bidang persandian dan keamanan informasi.

10. Politeknik Penerbangan Indonesia (PPI) Curug

PPI adalah sekolah kedinasan di bidang penerbangan. Jika masuk ke PPI Anda akan dilatih oleh tenaga profesional untuk sebagai sumber daya manusia yang ahli dan terampil di bidang penerbangan, serta diakui secara nasional maupun internasional. PPI Curug mempunyai 4 jurusan, antara lain Penerbangan Teknik Penerbangan Keselamatan Penerbangan Manajemen Penerbangan