Penulis: schmu

Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, H. Hairan, SH, memimpin upacara perayaan Hari Ulang Tahun ke-61 Bank 9 Jambi cabang Kuala Tungkal.

Kegiatan yang di gelar di halaman Kantor Bank 9 Jambi cabang Kuala Tungkal tersebut, turut dihadiri Ketua DPRD Tanjab Barat, Sekretaris Daerah, Kepala OPD terkait, Ketua KPU Tanjab Barat, dan perwakilan Bank Tanggo Rajo.

Dalam sambutan yang dibacakan oleh Wakil Bupati, Gubernur Jambi menyampaikan harapan untuk Tahun Baru 2024, mengingatkan tentang tantangan global yang dihadapi, termasuk dinamika ekonomi, suku bunga, ketegangan geopolitik, dan risiko krisis biaya hidup.

Ia mengucapkan terima kasih kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, serta seluruh karyawan Bank Jambi atas dedikasi dan loyalitas, yang telah menjaga kinerja bank tetap baik. Dalam menghadapi tantangan ke depan, dirinya menekankan perlunya fokus pada konsolidasi internal, pengembangan produk digital, dan layanan terbaik kepada nasabah.

Gubernur Jambi sebagai Pemegang Saham Pengendali memberikan apresiasi atas prestasi Bank Jambi di tahun 2023, sambil mengingatkan tentang tantangan berat di tahun 2024, Gubernur Jambi menyoroti pentingnya program konsolidasi, pengembangan treasuri, kredit komersil, produk digital, dan layanan nasabah.

“Bank Jambi diimbau untuk tetap tanggap terhadap perkembangan pasar keuangan, disiplin dalam pekerjaan, memberikan layanan profesional, dan meningkatkan kemampuan diri melalui pelatihan,” Kata slot spaceman

“Seluruh jajaran direksi dan karyawan diajak untuk bersatu, membangun organisasi yang solid, dan mendukung program CSR Bank Jambi sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan dan kegiatan sosial.” Lanjutnya

Semua pihak diharapkan dapat terus bekerja keras, saling koordinasi, dan menjaga kondisi lingkungan kerja yang sehat. Bank Jambi optimis bisa menghadapi tantangan di tahun 2024 dengan koordinasi yang erat dan sinergi yang kuat.

Bupati Tana Toraja, Theofilus Allorerung SE, menghadiri Pembukaan Pertemuan Raya Perempuan Gereja (PRPrG) Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) didampingi Ketua Panitia PRPrG Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Yariana Somalinggi, SE di Plaza Kolam Makale.

Digelarnya kegiatan ini dalam rangka memperingati hari Persatuan Raya Perempuan Gereja Indonesia (PRPrG-PGI) yang ke XVIII dan dihadiri oleh ratusan Perempuan Gereja Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PRPrG-PGI) berlangsung selama 4 hari, 31 Oktober sampai dengan 3 November 2024.

Dalam sambutannya Bupati Tana Toraja menyampaikan bahwa acara PRPrG Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia bukan hanya acara seremonial, tetapi juga langkah nyata untuk mendukung peran perempuan jebol togel dalam meningkatkan kualitas hidup, baik di keluarga maupun masyarakat. Karena peran perempuan sebagai penggerak di berbagai bidang sangat relevan untuk mendorong perubahan positif di Tana Toraja.

Beliau berharap perempuan di Tana Toraja semakin berani tampil, berkontribusi, dan memimpin perubahan sebab perempuan adalah pilar yang dapat memberikan dampak besar dalam komunitas.

“Semoga kehadiran Praya Perempuan bisa menjadi titik awal bagi gerakan yang lebih besar, di mana perempuan yang tergabung dalam PRPrG-PGI dapat semakin berdaya dan berdaya saing,” ujar Beliau.

Untuk diketahui, kegiatan yang berlangsung selama 4 hari ini akan diisi dengan berbagai kegiatan termasuk membahas beberapa isu yang di hadapi oleh perempuan perempuan gereja yang ada di Indonesia sepanjang tahun 2024 yaitu isu Buru migran, Isu kekerasan, Kepemimpiman perempuan, Kerusakan ekologi dan Ketahanan Pangan.

Turut hadir pada acara pembukaan tersebut Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Kerakyatan, Sekretaris Umum PGI, Presidium WWC, Ketua BPS Tana Toraja, Forkopimda Tana Toraja, Sekretaris Daerah Tana Toraja, Kepala OPD se Kabupaten Tana Toraja, Ketua PWGT, Ketua PPGT, Ketua SMGT dan seluruh kontingen gereja- gereja dari setiap daerah di Indonesia serta undangan terkait.

Kemampuan fiskal kabupaten Manokwari sangat terbatas dalam membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan. Untuk itu, dibutuhkan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat melalui APBN.

Untuk itulah dilaksanakan sosialisasi tata cara penyusunan usulan program dan kegiatan yang bersumber dari APBN.

Bupati Manokwari, Hermus Indou, mengatakan sosialisasi berkaitan dengan program yang pendanaannya bersumber dari APBN seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

“Ada yang juga yang bersumber dari APBN yang tidak menjadi kewenangan pemerintah daerah tapi didanai langsung kementerian/lembaga. Ada juga yang sifatnya hibah yang kemudian. Kita berharap itu semua bisa dioperasionalkan dengan baik,” ujar Hermus.

Menurutnya, sistem yang digunakan untuk menginput program juga berpengaruh. Biasanya program yang diinput dalam sistem itu harus memenuhi syarat.

“Untuk memastikan program sesuai dengan yang diharapkan, kita pun berharap kegiatan ini bisa meningkatkan kapasitas dan pemahaman, sehingga semua tahapan bisa diinput dalam sistem dengan baik. Kita hukumtoto juga berharap dalam tahap implementasi juga bisa dilaksanakan dengan baik. Saya berharap kegiatan ini dimanfaatkan dengan baik,” ujarnya.

Hermus menambahkan bahwa Pemkab Manokwari juga akan membentuk kelompok kerja (Pokja) dan klinik perencanaan yang akan diatur dengan peraturan bupati.

Melalui Pokja yang akan diketuai oleh Bappeda, diharapkan semua program bisa terselesaikan degan baik untuk dikonsolidasikan dengan pemerintah pusat.

“Kita juga memperjuangkan program yang dibiayai dari APBN agar kabupaten Manokwari juga bisa mendapat jatah APBN untuk dilaksanakan tahun depan. Kalau tahun ini sudah ada sejumlah program yang dibiayai dari APBN, seperti bandara, pasar Sanggeng, RTP Borarsi, serta jembatan dan jalan alih trase dari dan ke bandara. Tahun depan harus ada lagi. Target setiap tahun ada program yang dibiayai dari APBN. Jangan lima tahun selesai tidak ada apa-apa yang kita tinggalkan karena kalau mau mengandalkan APBD kita yang kecil ini akan sulit,” pungkas Hermus.

Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Asisten I Ir. Moh. Faisal Mang, MM mengikuti Dialog Lintas Pagi Menjelang Peringatan HUT Ke-76 Proklamasi Kemerdekaan RI Tahun 2021 dengan topik “Sudakah Kita Merdeka?”.

Pertemuan tersebut dilaksanakan secara Virtual di Ruang Video Converence (Vidcon) Kantor Gubernur Sulawesi Tengah.

Asisten I Ir. Moh. Faisal Mang, MM selaku Ketua Penitia Peringatan HUT Ke-76 Proklamasi Kemerdekaan RI Tingkat Provinsi Sulteng menyampaikan bahwa HUT Kemerdekaan RI Ke- 76 Tahun ini akan dilaksanakan besok Selasa, 17 Agustus Tahun 2021. Ucapnya

Beliau juga menambahkan bahwa melihat permasalahan-permasalahan dalam masyarakat, yang menjadi tanggung jawab seluruh lapisan pemerintah baik itu Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Desa dan Kelurahan dalam upaya-upaya untuk melihat permasalahan-permasalahan yang ada.

Kondisi angka kemiskinan di Provinsi Sulteng di Tahun 2020 berada pada 13,06 %, dalam RPJMD yang telah di susun oleh pemerintah di Tahun 2021-2026 di rencanakan angka kemiskinan turun 9,09 %. dan di Tahun 2022 pertumbuhan ekonomi di proyeksikan mencapai 5,88 %.

Gubernur hana4d juga sering menyampaikan kepada seluruh Kabupaten/Kota harus memiliki sinergitas yang kuat dalam mendesain perencanaan kedepan.

“Seiring dengan lajunya perkembangan ekonomi ini, tingkat kemiskinan dan pengangguran bisa tertekan kebawah dengan baik, melalui program-program yang telah dirumuskan dalam RPJMD terhadap sektor-sektor publik untuk betul-betul bisa terdorong untuk menekan laju pengangguran dan tentunya tingkat kesejahteraan bisa meningkat”. Harap Asisten 1.

Turut hadir pada pertemuan tersebut Akademisi/Pengamat Kebijakan Publik Dr. M. Irwan Waris, M.Si.

Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura Didampingi Plt. Asisten II Dr. Rudi Dewanto, SE., MM mengikuti Kegiatan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021.

Pertemuan tersebut dilaksanakan secara Virtual di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah.

Gubernur Sulawesi Tengah selaku Ketua TPID dalam sambutanya sekaligus membuka kegiatan menyampaikan bahwa dalam rangka melaksanakan koordinasi terkait ketersediaan pangan dan keterjangkauan harga di masa Pandemi Covid -19 di Provinsi Sulteng yang merupakan salah satu cara dalam rangka pemulihan ekonomi di Provinsi Sulteng. Tutur hana4d

“Kepada seluruh OPD sebagai anggota TPID untuk bersungguh-sungguh bekerja sama dan bekerja keras sesuai dengan tugas pokok masing-masing, melalui langkah-langkah strategi dalam rangka memperbaiki kembali perekonomian Provinsi Sulteng demi memenuhi cita-cita Sulteng lebih sejahtera dan lebih maju”. Tambah Gubernur

Kepala Perwakilan BI Sulteng M. Abdul Majid Ikram dalam sambutannya menambahkan bahwa secara umum, Inflasi Provinsi Sulteng masih terkendali di tengah pemulihan ekonomi di masa Pandemi Covid -19. Ucapnya

Beliau juga menambahkan bahwa berdasarkan Inflasi Bulanan di Provinsi Sulteng, terdapat 5 Komoditas dengan danil tertinggi terhadap Inflasi Sulteng Tahun 2021 adalah cabai rawit, bahan bakar rumah tangga, Ikan cakalang, kangkung, minyak goreng. Sementara itu, 5 Komoditas penyumbang deflasi di Sulteng Tahun 2021 adalah angkutan udara, mobil, ikan selar, pisang dan beras.

“Seluruh anggota TPID, terus meningkatkan koordinasi dan kerja sama untuk mengembangkan kegiatan yang telah dilaksanakan serta bagaimana menemukan solusi untuk mengatasi masalah dengan laju pertumbuhan Inflasi” Harap Gubernur Provinsi Sulteng pada pertemuan tersebut.

Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Ir. Moh. Faisal Mang, MM Mengikut Rapat Kerja, Rapat Aksi dan Evaluasi Penanggulangan dan Penanganan Covid-19 di Provinsi Sulteng.

Pertemuan tersebut dilaksanakan secara Virtual di Ruang Video Converence (Vidcon) Kantor Gubernur Sulawesi Tengah.

Kepala Dinkes Provinsi dalam laporanya menyampaikan bahwa dibulan Juli terjadi peningkatan yang besar secara menyeluruh hampir di semua provinsi, yang mana peningkatan tersebut disebabkan karena adanya varian delta Covid-19, dan di Sulteng sendiri tercatat 23.454 kasus yang terkonfirmasi dan tambahan 633 kasus . dan untuk kasus aktif sebanyak 6.042 kasus yang terdiri dari OTG, gejala ringan, gejala sedang, gejala berat dan gejala kritis. Ucap I Komang Adi Suendra

Asisten 1 Ir. Moh. Faisal Mang MM menambahkan bahwa Gubernur telah menyampaikan kepada seluruh Bupati/Walikota agar Desa dan juga Puskesmas betul-betul memaksimalkan pelayanan baik promotif, prefentif maupun kuratif. Ucapnya

Kemudian untuk seluruh Dinkes Kabupaten/Kota untuk terus meningkatkan pelayanan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Dan juga untuk Dinkes Provinsi untuk mengkaji agenda anggaran dan hal-hal penting yang menjadi prioritas untuk dibelanjakan dalam perubahan anggaran Tambah beliau

“Upaya-upaya dalam mendisiplinkan Prokes untuk lebih di tingkatkan kepada masyarakat berdasarkan Instruksi Mendagri dalam PPKM Level 4 seperti ; Pertemuan-pertemuan yang dilakukan secara memikat, pesta-pesta, rumah makan di buka terbatas waktu”. Harap hana4d

Muhammad Hardhy Muslim, SH., M.Si., melepas peserta jalan santai dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun Dharmawanita Persatuan (DWP) Ke 23, di halaman Kantor Sekretariat Daerah Butur, Rabu, 14 Desember 2021 pada jam 6.30 WITA Pagi

Pelepasan jalan santai itu ditandai dengan pengibaran bendera star oleh Sekda Butur Muhammad Hardhy Muslim, didampingi oleh Ketua TP PKK Butur Dra. Hj. Muniarty M. Ridwan, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Butur Wa Ode Ernawati Hardhy, serta Dandim 1429 Butur Letkol Kav. Khomarudin, ST., dan Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 1429 Butur Ika suci Rahmawati khomarudin.

Rute jalan santai yang dilalui, start dari halaman kantor Setda Butur menuju jalan Perkantoran Sara’ea, kemudian live draw sdy di jalan Keraton Kelurahan Lipu melewati depan Rumah Jabatan Bupati Butur dan finish pada titik Kumpul di lapangan Raja jin Ereke.

Kemeriahan Ulang Tahun DWP ini di rangkaikan dengan kegiatan memperingati Hari IBU ” Karena Ibu dan Istri adalah dua Sosok yang berharga yang penting kita Hargai “Ungkapnya Pada Saat pembukaan pesta Seni yang diadakan di Aula Bapeda.

Selain itu dalam rangka memperingati Ulang Tahun Yang ke 23 ini persatuan DWP ini di meriahkan dengan Beberapa Lomba yang di lombakan antar OPD dan Kecamatan serta Adanya kegiatan Jalan Santai yang di ikuti Oleh seluruh OPD dan Bertabur berbagai Macam Door prize yang menarik.

Dalam rangka persiapan Rencana Kerja Tim Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfataan Ruang (SPPR), Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan Rapat Pendahuluan Tim Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) Jangka Menengah Peridoe Tahun 2025-2029. Bertempat, di Ruang Rapat Kepala Dinas BMPR.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah Faidul Keteng selaku Ketua Tim menjelaskan, maksud dan tujuan kegiatan ini adalah mewujudkan keterpaduan program pemanfaatan ruang dengan program-program sektoral di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

Adapun tujuan dari penyusunan Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang adalah pertama, mengidentifikasi dan mengevaluasi perwujudan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di Provinsi Sulawesi Tengah pasca disahkannya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2042.

Kedua, mensinkronisasikan program kegiatan sektoral terhadap program kegiatan pemanfaatan ruang jangka menengah sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2042.

Mengakhiri sambutannya, beliau berharap sinkronisasi program pemanfaatan ruang yang dilaksanakan dengan penentuan prioritas, penyamaan persepsi, kesepakatan dan komitmen bersama ini dapat mewujudkan rencana pembangunan yang terpadu dan selaras dengan rencana tata ruang di Provinsi Sulawesi Tengah.

“Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang yang memuat keterpaduan program jasa blogroll antar sektor dan wilayah dengan jangka menengah lima tahunan nantinya akan menjadi input program prioritas untuk menghasilkan sinkronisasi program pemanfaatan ruang atau SPPR jangka menengah periode tahun 2025-2029 yang disusun sebagai masukan atau referensi dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah”, tutupnya.

Hubungan Ukuran Partikel dengan Area Permukaan: Ukuran partikel obat padat memiliki pengaruh langsung terhadap laju disolusi, di mana partikel yang lebih kecil memiliki area permukaan yang lebih besar dibandingkan dengan partikel yang lebih besar. Area permukaan yang lebih besar memungkinkan lebih banyak interaksi antara partikel obat dan medium disolusi, yang pada akhirnya mempercepat laju disolusi. raja111 link alternatif menjadikan pengendalian ukuran partikel sebagai faktor penting dalam pengembangan formulasi obat yang efektif.

Pengaruh Ukuran Partikel Terhadap Laju Disolusi Obat Padat

Efek Ukuran Partikel Terhadap Ketersediaan Hayati: Laju disolusi obat padat sangat mempengaruhi ketersediaan hayati obat, terutama untuk obat yang kurang larut. Obat dengan partikel yang lebih kecil cenderung larut lebih cepat dalam medium biologis, meningkatkan jumlah obat yang tersedia untuk penyerapan sistemik. Oleh karena itu, pengurangan ukuran partikel sering digunakan sebagai strategi untuk meningkatkan ketersediaan hayati obat, terutama pada formulasi obat oral.

Pengaruh Penggilingan dan Teknologi Pengurangan Ukuran: raja111 pg soft Penggunaan teknik penggilingan dan teknologi pengurangan ukuran partikel, seperti mikronisasi atau nanosizing, dapat secara signifikan meningkatkan laju disolusi obat padat. Dengan menurunkan ukuran partikel obat, proses disolusi menjadi lebih cepat dan lebih efisien, yang penting untuk obat dengan sifat kelarutan rendah. Studi menunjukkan bahwa obat dalam bentuk nanopartikel dapat mencapai laju disolusi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bentuk mikropartikel.

Implikasi Ukuran Partikel pada Desain Sediaan Farmasi: Dalam desain sediaan farmasi, ukuran partikel obat padat harus dioptimalkan untuk mencapai profil disolusi yang diinginkan. Partikel yang terlalu besar dapat menyebabkan disolusi lambat dan penyerapan yang tidak efisien, sementara partikel yang terlalu kecil mungkin menyebabkan masalah teknis dalam pembuatan atau stabilitas sediaan. Oleh karena itu, penentuan ukuran partikel yang tepat adalah langkah kritis dalam pengembangan formulasi obat yang efektif dan stabil.

Menjelang pilkada serentak, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Pemerintah Kota Makassar melakukan tanda tangan Addendum Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020.

Tanda tangan NPHD ini berlangsung di ruang kerja Walikota. Dalam addendum tersebut, Pemerintah Kota setempat melakukan penambahan anggaran sebesar Rp 6,2 miliar.

Sebelumnya Pemkot mengalokasikan anggaran sebesar 78 miliar, sehingga total anggaran pelaksanaan Pilwalkot tahun 2020 sebesar Rp 84 miliar.

Setelah penandatanganan, Ketua KPU Makassar, Farid Wajdi mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota yang telah bersedia mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan pemilihan tahun 2020.

Anggaran tersebut kata dia, akan digunakan semaksimal mungkin untuk kesuksesan pelaksanaan Pilwali slot gacor.

“Terima Kasih kepada Penjabat Wali Kota makassar. Karena mendukung penuh terlaksananya agenda pilkada ini. Walaupun pandemi corona belum berakhir. Ini kami akan gunakan semaksimal mungkin agar bisa mewujudkan pilkada yang aman dan damai,” sebutnya.

Sementara, Penjabat Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin mengatakan adendum ini dilaksanakan karena penyesuaian pelaksanaan Pilkada dalam suasana Pandemi COVID 19.

Dengan demikian anggaran Pilkada yang berasal dari hibah tetapi pelaksanaan percepatan penandatanganan adendum ini memang harus segera dilaksanakan.

“Kita sebagai wilayah yang patuh akan regulasi. Bagaimanapun kita tetap beranjak dari petunjuk Pemerintah Pusat”, jelasnya.