Penulis: schmu

Kemampuan fiskal kabupaten Manokwari sangat terbatas dalam membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan. Untuk itu, dibutuhkan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat melalui APBN.

Untuk itulah dilaksanakan sosialisasi tata cara penyusunan usulan program dan kegiatan yang bersumber dari APBN.

Bupati Manokwari, Hermus Indou, mengatakan sosialisasi berkaitan dengan program yang pendanaannya bersumber dari APBN seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

“Ada yang juga yang bersumber dari APBN yang tidak menjadi kewenangan pemerintah daerah tapi didanai langsung kementerian/lembaga. Ada juga yang sifatnya hibah yang kemudian. Kita berharap itu semua bisa dioperasionalkan dengan baik,” ujar Hermus.

Menurutnya, sistem yang digunakan untuk menginput program juga berpengaruh. Biasanya program yang diinput dalam sistem itu harus memenuhi syarat.

“Untuk memastikan program sesuai dengan yang diharapkan, kita pun berharap kegiatan ini bisa meningkatkan kapasitas dan pemahaman, sehingga semua tahapan bisa diinput dalam sistem dengan baik. Kita hukumtoto juga berharap dalam tahap implementasi juga bisa dilaksanakan dengan baik. Saya berharap kegiatan ini dimanfaatkan dengan baik,” ujarnya.

Hermus menambahkan bahwa Pemkab Manokwari juga akan membentuk kelompok kerja (Pokja) dan klinik perencanaan yang akan diatur dengan peraturan bupati.

Melalui Pokja yang akan diketuai oleh Bappeda, diharapkan semua program bisa terselesaikan degan baik untuk dikonsolidasikan dengan pemerintah pusat.

“Kita juga memperjuangkan program yang dibiayai dari APBN agar kabupaten Manokwari juga bisa mendapat jatah APBN untuk dilaksanakan tahun depan. Kalau tahun ini sudah ada sejumlah program yang dibiayai dari APBN, seperti bandara, pasar Sanggeng, RTP Borarsi, serta jembatan dan jalan alih trase dari dan ke bandara. Tahun depan harus ada lagi. Target setiap tahun ada program yang dibiayai dari APBN. Jangan lima tahun selesai tidak ada apa-apa yang kita tinggalkan karena kalau mau mengandalkan APBD kita yang kecil ini akan sulit,” pungkas Hermus.

Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Asisten I Ir. Moh. Faisal Mang, MM mengikuti Dialog Lintas Pagi Menjelang Peringatan HUT Ke-76 Proklamasi Kemerdekaan RI Tahun 2021 dengan topik “Sudakah Kita Merdeka?”.

Pertemuan tersebut dilaksanakan secara Virtual di Ruang Video Converence (Vidcon) Kantor Gubernur Sulawesi Tengah.

Asisten I Ir. Moh. Faisal Mang, MM selaku Ketua Penitia Peringatan HUT Ke-76 Proklamasi Kemerdekaan RI Tingkat Provinsi Sulteng menyampaikan bahwa HUT Kemerdekaan RI Ke- 76 Tahun ini akan dilaksanakan besok Selasa, 17 Agustus Tahun 2021. Ucapnya

Beliau juga menambahkan bahwa melihat permasalahan-permasalahan dalam masyarakat, yang menjadi tanggung jawab seluruh lapisan pemerintah baik itu Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Desa dan Kelurahan dalam upaya-upaya untuk melihat permasalahan-permasalahan yang ada.

Kondisi angka kemiskinan di Provinsi Sulteng di Tahun 2020 berada pada 13,06 %, dalam RPJMD yang telah di susun oleh pemerintah di Tahun 2021-2026 di rencanakan angka kemiskinan turun 9,09 %. dan di Tahun 2022 pertumbuhan ekonomi di proyeksikan mencapai 5,88 %.

Gubernur hana4d juga sering menyampaikan kepada seluruh Kabupaten/Kota harus memiliki sinergitas yang kuat dalam mendesain perencanaan kedepan.

“Seiring dengan lajunya perkembangan ekonomi ini, tingkat kemiskinan dan pengangguran bisa tertekan kebawah dengan baik, melalui program-program yang telah dirumuskan dalam RPJMD terhadap sektor-sektor publik untuk betul-betul bisa terdorong untuk menekan laju pengangguran dan tentunya tingkat kesejahteraan bisa meningkat”. Harap Asisten 1.

Turut hadir pada pertemuan tersebut Akademisi/Pengamat Kebijakan Publik Dr. M. Irwan Waris, M.Si.

Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura Didampingi Plt. Asisten II Dr. Rudi Dewanto, SE., MM mengikuti Kegiatan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021.

Pertemuan tersebut dilaksanakan secara Virtual di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah.

Gubernur Sulawesi Tengah selaku Ketua TPID dalam sambutanya sekaligus membuka kegiatan menyampaikan bahwa dalam rangka melaksanakan koordinasi terkait ketersediaan pangan dan keterjangkauan harga di masa Pandemi Covid -19 di Provinsi Sulteng yang merupakan salah satu cara dalam rangka pemulihan ekonomi di Provinsi Sulteng. Tutur hana4d

“Kepada seluruh OPD sebagai anggota TPID untuk bersungguh-sungguh bekerja sama dan bekerja keras sesuai dengan tugas pokok masing-masing, melalui langkah-langkah strategi dalam rangka memperbaiki kembali perekonomian Provinsi Sulteng demi memenuhi cita-cita Sulteng lebih sejahtera dan lebih maju”. Tambah Gubernur

Kepala Perwakilan BI Sulteng M. Abdul Majid Ikram dalam sambutannya menambahkan bahwa secara umum, Inflasi Provinsi Sulteng masih terkendali di tengah pemulihan ekonomi di masa Pandemi Covid -19. Ucapnya

Beliau juga menambahkan bahwa berdasarkan Inflasi Bulanan di Provinsi Sulteng, terdapat 5 Komoditas dengan danil tertinggi terhadap Inflasi Sulteng Tahun 2021 adalah cabai rawit, bahan bakar rumah tangga, Ikan cakalang, kangkung, minyak goreng. Sementara itu, 5 Komoditas penyumbang deflasi di Sulteng Tahun 2021 adalah angkutan udara, mobil, ikan selar, pisang dan beras.

“Seluruh anggota TPID, terus meningkatkan koordinasi dan kerja sama untuk mengembangkan kegiatan yang telah dilaksanakan serta bagaimana menemukan solusi untuk mengatasi masalah dengan laju pertumbuhan Inflasi” Harap Gubernur Provinsi Sulteng pada pertemuan tersebut.

Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Ir. Moh. Faisal Mang, MM Mengikut Rapat Kerja, Rapat Aksi dan Evaluasi Penanggulangan dan Penanganan Covid-19 di Provinsi Sulteng.

Pertemuan tersebut dilaksanakan secara Virtual di Ruang Video Converence (Vidcon) Kantor Gubernur Sulawesi Tengah.

Kepala Dinkes Provinsi dalam laporanya menyampaikan bahwa dibulan Juli terjadi peningkatan yang besar secara menyeluruh hampir di semua provinsi, yang mana peningkatan tersebut disebabkan karena adanya varian delta Covid-19, dan di Sulteng sendiri tercatat 23.454 kasus yang terkonfirmasi dan tambahan 633 kasus . dan untuk kasus aktif sebanyak 6.042 kasus yang terdiri dari OTG, gejala ringan, gejala sedang, gejala berat dan gejala kritis. Ucap I Komang Adi Suendra

Asisten 1 Ir. Moh. Faisal Mang MM menambahkan bahwa Gubernur telah menyampaikan kepada seluruh Bupati/Walikota agar Desa dan juga Puskesmas betul-betul memaksimalkan pelayanan baik promotif, prefentif maupun kuratif. Ucapnya

Kemudian untuk seluruh Dinkes Kabupaten/Kota untuk terus meningkatkan pelayanan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Dan juga untuk Dinkes Provinsi untuk mengkaji agenda anggaran dan hal-hal penting yang menjadi prioritas untuk dibelanjakan dalam perubahan anggaran Tambah beliau

“Upaya-upaya dalam mendisiplinkan Prokes untuk lebih di tingkatkan kepada masyarakat berdasarkan Instruksi Mendagri dalam PPKM Level 4 seperti ; Pertemuan-pertemuan yang dilakukan secara memikat, pesta-pesta, rumah makan di buka terbatas waktu”. Harap hana4d

Muhammad Hardhy Muslim, SH., M.Si., melepas peserta jalan santai dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun Dharmawanita Persatuan (DWP) Ke 23, di halaman Kantor Sekretariat Daerah Butur, Rabu, 14 Desember 2021 pada jam 6.30 WITA Pagi

Pelepasan jalan santai itu ditandai dengan pengibaran bendera star oleh Sekda Butur Muhammad Hardhy Muslim, didampingi oleh Ketua TP PKK Butur Dra. Hj. Muniarty M. Ridwan, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Butur Wa Ode Ernawati Hardhy, serta Dandim 1429 Butur Letkol Kav. Khomarudin, ST., dan Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 1429 Butur Ika suci Rahmawati khomarudin.

Rute jalan santai yang dilalui, start dari halaman kantor Setda Butur menuju jalan Perkantoran Sara’ea, kemudian live draw sdy di jalan Keraton Kelurahan Lipu melewati depan Rumah Jabatan Bupati Butur dan finish pada titik Kumpul di lapangan Raja jin Ereke.

Kemeriahan Ulang Tahun DWP ini di rangkaikan dengan kegiatan memperingati Hari IBU ” Karena Ibu dan Istri adalah dua Sosok yang berharga yang penting kita Hargai “Ungkapnya Pada Saat pembukaan pesta Seni yang diadakan di Aula Bapeda.

Selain itu dalam rangka memperingati Ulang Tahun Yang ke 23 ini persatuan DWP ini di meriahkan dengan Beberapa Lomba yang di lombakan antar OPD dan Kecamatan serta Adanya kegiatan Jalan Santai yang di ikuti Oleh seluruh OPD dan Bertabur berbagai Macam Door prize yang menarik.

Melalui Dinas Perberdayaan Perempuan Perlindungan Anak,Masyarakat,dan Desa (DP3AMD), Pemerintah Kota menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Perencanaan Dana Desa bagi para Raja/ Kepala Desa , Sekretaris dan Saniri bertempat di marina hotel. Desa adalah struktur penyelenggaraan pemerintah terdepan, saat ini ditempatkan sesuai kedudukannya sebagaimana tergambar dalam Nawacita yang ke 3 yakni, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Walikota Ambon, Richard Louhenapessy dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon, A.G.Latuheru mengatakan, katsu5 Gambaran desa/negeri ideal yang dicita-citakan dalam Undang-Undang desa adalah desa/negeri yang kuat,maju,mandiri dan demokratis. Cita-cita dimaksud, dapat diwujudkan dengan menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa,dengan menempatkan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan dan desa sebagai subyek hukum yang berwenang mendayagunakan keuangan dan aset desa.

Dalam rangka persiapan Rencana Kerja Tim Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfataan Ruang (SPPR), Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan Rapat Pendahuluan Tim Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) Jangka Menengah Peridoe Tahun 2025-2029. Bertempat, di Ruang Rapat Kepala Dinas BMPR.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah Faidul Keteng selaku Ketua Tim menjelaskan, maksud dan tujuan kegiatan ini adalah mewujudkan keterpaduan program pemanfaatan ruang dengan program-program sektoral di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

Adapun tujuan dari penyusunan Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang adalah pertama, mengidentifikasi dan mengevaluasi perwujudan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di Provinsi Sulawesi Tengah pasca disahkannya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2042.

Kedua, mensinkronisasikan program kegiatan sektoral terhadap program kegiatan pemanfaatan ruang jangka menengah sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2042.

Mengakhiri sambutannya, beliau berharap sinkronisasi program pemanfaatan ruang yang dilaksanakan dengan penentuan prioritas, penyamaan persepsi, kesepakatan dan komitmen bersama ini dapat mewujudkan rencana pembangunan yang terpadu dan selaras dengan rencana tata ruang di Provinsi Sulawesi Tengah.

“Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang yang memuat keterpaduan program jasa blogroll antar sektor dan wilayah dengan jangka menengah lima tahunan nantinya akan menjadi input program prioritas untuk menghasilkan sinkronisasi program pemanfaatan ruang atau SPPR jangka menengah periode tahun 2025-2029 yang disusun sebagai masukan atau referensi dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah”, tutupnya.

Hubungan Ukuran Partikel dengan Area Permukaan: Ukuran partikel obat padat memiliki pengaruh langsung terhadap laju disolusi, di mana partikel yang lebih kecil memiliki area permukaan yang lebih besar dibandingkan dengan partikel yang lebih besar. Area permukaan yang lebih besar memungkinkan lebih banyak interaksi antara partikel obat dan medium disolusi, yang pada akhirnya mempercepat laju disolusi. raja111 link alternatif menjadikan pengendalian ukuran partikel sebagai faktor penting dalam pengembangan formulasi obat yang efektif.

Pengaruh Ukuran Partikel Terhadap Laju Disolusi Obat Padat

Efek Ukuran Partikel Terhadap Ketersediaan Hayati: Laju disolusi obat padat sangat mempengaruhi ketersediaan hayati obat, terutama untuk obat yang kurang larut. Obat dengan partikel yang lebih kecil cenderung larut lebih cepat dalam medium biologis, meningkatkan jumlah obat yang tersedia untuk penyerapan sistemik. Oleh karena itu, pengurangan ukuran partikel sering digunakan sebagai strategi untuk meningkatkan ketersediaan hayati obat, terutama pada formulasi obat oral.

Pengaruh Penggilingan dan Teknologi Pengurangan Ukuran: raja111 pg soft Penggunaan teknik penggilingan dan teknologi pengurangan ukuran partikel, seperti mikronisasi atau nanosizing, dapat secara signifikan meningkatkan laju disolusi obat padat. Dengan menurunkan ukuran partikel obat, proses disolusi menjadi lebih cepat dan lebih efisien, yang penting untuk obat dengan sifat kelarutan rendah. Studi menunjukkan bahwa obat dalam bentuk nanopartikel dapat mencapai laju disolusi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bentuk mikropartikel.

Implikasi Ukuran Partikel pada Desain Sediaan Farmasi: Dalam desain sediaan farmasi, ukuran partikel obat padat harus dioptimalkan untuk mencapai profil disolusi yang diinginkan. Partikel yang terlalu besar dapat menyebabkan disolusi lambat dan penyerapan yang tidak efisien, sementara partikel yang terlalu kecil mungkin menyebabkan masalah teknis dalam pembuatan atau stabilitas sediaan. Oleh karena itu, penentuan ukuran partikel yang tepat adalah langkah kritis dalam pengembangan formulasi obat yang efektif dan stabil.

Sebagai Kota yang Menuju Kota Layak Anak (KLA), Kota Ambon diharapkan untuk tidak lagi menggunakan kekerasan terhadap Anak. Hal tersebut disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise saat Pendeklarasian Kota Ambon menuju KLA yang berlangsung di Collin Beach.

“Setelah deklarasi Ambon menuju Kota Layak Anak, saya imbau kepada seluruh masyarakat Kota Ambon, jangan lagi ada kekerasan terhadap anak. bukan hanya di rumah, tetapi juga di sekolah, ” kata slot online gonbet.

Dikatakannya, target pemerintah sesuai SDG di tahun 2030, tidak boleh lagi ada kekerasan terhadap anak, juga kekerasan terhadap perempuan diatas bumi ini.

“Tidak boleh lagi ada kekerasan atau kejahatan dalam bentuk apapun terhadap anak, sehingga di tahun 2030 akan terwujud Indonesia yang layak anak, yakni anak dijaga tumbuh kembang dan hak-hak, juga perlindungan khusus bagi anak,” ujar okebray.

Menteri Yohana menyatakan, Deklarasi Ambon Menuju Kota Layak Anak telah dilakukan pemerintah didukung seluruh stakeholder di Kota Ambon.

Hal ini berarti sudah ada komitmen yang besar dari seluruh pihak terutama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mewujudkan Ambon menjadi Kota Layak Anak.

“Catatan Kemenpppa Kota Ambon pernah meraih Penghargaan Pratama Kota Layak Anak di tahun 2012. Saya berharap di tahun 2019 Kota Ambon menerima Penghargaan KLA Tingkat Madya,” kata joker4d.

Menteri Yohana yang disapa mama Yo juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada anak-anak di Kota Ambon.

“Percakapan saya dengan sejumlah anak di Ambon, ternyata masih ada kekerasan yang dilakukan para guru di sekolah maupun orang tua di rumah. Saya meminta para guru maupun orang tua untuk tidak lagi melakukan tindakan kekerasan kepada anak,” tandasnya.

, tidak bisa dipungkiri kekerasan terhadap anak maupun perempuan masih tinggi, karena itu melalui deklarasi menuju KLA, biarkan anak-anak bertumbuh dalam lingkungan responsif anak, jangan ada lagi kekerasan bukan hanya di rumah tetapi di sekolah juga.

“Mari bersama para guru disekolah maupun orang tua di rumah berhenti pukul anak, orang tua kalau melakukan kekerasan dalam rumah jangan sampai dilihat anak-anak, karena mereka akan meniru perilaku orang tua setelah besar,” kata menteri Yohana.

Sementara itu, Walikota Ambon, Richard Louhenapessy dalam deklarasi menyatakan, atas nama pemerintah dan masyarakat kota akan bekerja keras dan bersinergi dengan semua pihak untuk menjadikan Ambon sebagai Kota Layak Anak.

Yakni kota yang menjamin setiap anak terpenuhi hak-hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, mendapatkan perlindungan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan dinamika yang tumbuh di kota Ambon.

Walikota menegaskan, Anak adalah Amanah dari Tuhan yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sehingga wajib untuk dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar dan proposional.

“Anak-anak terlahir di dunia dengan kebutuhan untuk disayangi dan dilindungi tanpa kekerasan. masa depan Ambon, Maluku, Indonesia bahkan dunia ada ditangan anak-anak, sehingga tumbuh kembang mereka harus terlindungi,” ungkap Walikota.

Dan kepada Anak-anak, Walikota berpesan, untuk tetap rajin dalam berdoa, belajar serta patuh pada orang tua.

“Jangan bilang Beta Ambon, kalau masih malas belajar, Jangan bilang Beta Ambon, kalau masih malas berdoa dan beribadah, dan jangan bilang Beta Ambon kalau masih melawan orang tua,” tutup link slot resmi.

Deklarasi tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama seluruh stakeholder yakni ketua DPRD kota Ambon, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh agama, masyarakat, tokoh adat, dan pelaku usaha.

Menjelang pilkada serentak, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Pemerintah Kota Makassar melakukan tanda tangan Addendum Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020.

Tanda tangan NPHD ini berlangsung di ruang kerja Walikota. Dalam addendum tersebut, Pemerintah Kota setempat melakukan penambahan anggaran sebesar Rp 6,2 miliar.

Sebelumnya Pemkot mengalokasikan anggaran sebesar 78 miliar, sehingga total anggaran pelaksanaan Pilwalkot tahun 2020 sebesar Rp 84 miliar.

Setelah penandatanganan, Ketua KPU Makassar, Farid Wajdi mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota yang telah bersedia mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan pemilihan tahun 2020.

Anggaran tersebut kata dia, akan digunakan semaksimal mungkin untuk kesuksesan pelaksanaan Pilwali slot gacor.

“Terima Kasih kepada Penjabat Wali Kota makassar. Karena mendukung penuh terlaksananya agenda pilkada ini. Walaupun pandemi corona belum berakhir. Ini kami akan gunakan semaksimal mungkin agar bisa mewujudkan pilkada yang aman dan damai,” sebutnya.

Sementara, Penjabat Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin mengatakan adendum ini dilaksanakan karena penyesuaian pelaksanaan Pilkada dalam suasana Pandemi COVID 19.

Dengan demikian anggaran Pilkada yang berasal dari hibah tetapi pelaksanaan percepatan penandatanganan adendum ini memang harus segera dilaksanakan.

“Kita sebagai wilayah yang patuh akan regulasi. Bagaimanapun kita tetap beranjak dari petunjuk Pemerintah Pusat”, jelasnya.