Kategori: Uncategorized

Pemerintah telah melakukan beberapa skenario agar teknologi 4G atau Long Term Evolution (LTE) bisa diterapkan di Indonesia. Namun, masih ada beberapa kendala untuk bisa menggunakan teknologi 4G tersebut.

Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Ridwan Effendi menjelaskan masih ada beberapa aturan yang mengganjal agar teknologi 4G atau LTE bisa segera diterapkan di tanah air.

“Teknologi 4G bisa diterapkan dalam 2 tahun mendatang. Tapi masih ada beberapa aturan yang belum selesai, khususnya masalah penentuan frekuensinya,” kata Ridwan selepas diskusi “Rethinking Spectrum Management” di Resto Sere Manis di Jakarta.

Aturan yang dimaksud adalah revisi Peraturan Pemerintah nomor 53/tahun 2000 tentang penggunaan spektrum dan Undang-undang nomor 36/1999 tentang Telekomunikasi. Selama ini, belum ada spektrum atau frekuensi yang jelas untuk teknologi 4G atau LTE.

Namun rencananya, pemerintah akan memakai frekuensi di 700 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz atau 2300 MHz. Khusus untuk 2100 MHz saat ini sedang dipakai untuk 3G, tapi bisa di-refarming untuk 4G atau LTE.

Khusus frekuensi 700 MHz, pemerintah optimis bisa berlangsung pada 2018. Namun, untuk frekuensi 900 MHz, 1800 MHz dan 2300 MHz masih ada perdebatan.

“Di frekuensi 900 MHz masih menunggu lelang 3G selesai, kalau di 1800 MHz menunggu kesepakatan antaroperator. Begitu juga dengan 2300 MHz,” tambah web55play.

Di frekuensi 1800 MHz, hanya perlu kesepakatan antaroperator untuk sama-sama migrasi dari 2G ke LTE. Masalahnya, kata Ridwan, masih banyak pelanggan telekomunikasi di Indonesia yang masih memakai perangkat ponsel dengan teknologi 2G. Selain itu, perangkat 3G juga masih mahal. Apalagi ponsel 4G juga masih terbatas.

“Kendalanya adalah dengan ganti teknologi di frekuensi yang sama ini akan menyebabkan perpindahanan layanan yang signifikan. Layanan pelanggan akan mati. Waktu perpindahan juga lama, investasinya juga besar,” jelasnya.

Sampai saat ini, belum ada kesepakatan yang jelas tentang frekuensi yang pas untuk teknologi 4G atau LTE. Semua frekuensi masih dibahas, terkait untung dan ruginya.

Bertempat di Aula BLK Kota Prabumulih , berlangsung Pembukaan Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Berbasis Kompetensi T.A 2015. Dibuka langsung oleh Walikota Prabumulih Bapak H. Ridho Yahya, MM.,Tujuan dengan diadakan kegiatan pendidikan dan pelatihan ini yang diharapkan adalah untuk memberikan bekal kepada pencari kerja dan masyarakat pengangguran atau setengah penganggur tanpa keahlian atau keterampilan sehingga dapat digunakan oleh para penguna kerja atau yang menggunakannya untuk membuka usaha baru, manfaatnya untuk meningkatkan kualitas dan produktifitas bagi pekerja dan pencari kerja. Pendidikan dan pelatihan yang akan di pelajari peserta terdiri dari : 1. Kejuruan mobil 2. Kejuruan sepeda motor 3. Kejuruan las listrik 4. Kejuruan penjahit 5. Kejuruan tata rias. Acara dihadiri Sekda Kota Prabumulih, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Badan dan Peserta kegiatan pelatihan.

Pemerintah Kota Palu menggelar Pelaksanaan Salat Idulfitri 1445 H/2024 M, pada Rabu, 10 April 2024 di Lapangan Sepak Bola, Kelurahan Tipo, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu.

Hadir langsung dalam kesempatan tersebut yakni Wali Kota Palu, H. Hadianto Rasyid, SE bersama istrinya, Hj. Diah Puspita, S.AP, Wakil Wali Kota, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK.,M.Kes, Sekretaris Daerah Kota Palu, Irmayanti Pettalolo, S.Sos.,MM, dan pejabat lainnya.

Dalam Salat Idulfitri kali ini, yang bertindak sebagai Imam LAST4D yakni Muhammad Fauzil Adhim dan Khatib, Nur Alam Mursyidi L.

Wali Kota Hadianto mengharapkan dalam perayaan Hari Raya Idulfitri 1445 H ini, masyarakat Kota Palu semakin matang dalam semua hal.

“Apalagi setelah kita melaksanakan ibadah Puasa selama satu bulan, tentu kita berharap semua hikmat bulan suci Ramadhan, InsyaAllah bisa ditangkap baik oleh semua kita,” kata wali kota.

“Sehingga kita semakin baik kedepannya dan menyongsong hari-hari kedepannya,” lanjut wali kota.

Wali kota menjelaskan, dipilihnya Lapangan Sepak Bola Kelurahan Tipo untuk Salat Idulfitri oleh Pemerintah Kota Palu kali ini karena memang lapangan tersebut sudah sering digunakan oleh masyarakat sebagai tempat Salat Id.

Di samping itu, Lapangan Vatulemo yang biasa digunakan sebagai Salat Idulfitri oleh Pemerintah Kota Palu sementara direnovasi.

Sehingga Pemerintah Kota Palu tahun ini memilih Lapangan Sepak Bola Kelurahan Tipo sebagai lokasi pelaksanaan Salat Idulfitri 1445 H.

Bupati Sleman Harda Kiswaya menyerahkan Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat periode 1 April 2025, bertempat di Aula Bima Kantor BKPP Kabupaten Sleman.

Dalam laporannya, Kepala BKPP Sleman R Budi Pramono menyebut terdapat sebanyak 41 PNS yang menerima SK kenaikan pangkat periode ini.

Jumlah tersebut terdiri dari beberapa jenis kenaikan pangkat diantaranya, pilihan struktural 17 orang, pilihan fungsional 22 orang, dan reguler 2 orang.

“Sedangkan berdasarkan golongan, terdiri dari Golongan IV/a, Golongan IV/b, dan Golongan IV/c, dengan jumlah terbanyak dari instansi Dinas Pendidikan,” jelasnya.

Sementara itu, usai menyerahkan SK secara simbolis kepada 3 perwakilan penerima, Bupati Sleman Harda Kiswaya mengucapkan selamat kepada seluruh penerima SK kenaikan pangkat.

Menurutnya, dari kenaikan pangkat ini, terselip prestasi para penerima. Untuk itu, Hardo mengapresiasi atas kinerja PNS penerima SK dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

Selain itu, Hardo juga menyebut kenaikan pangkat ini menjadi momen evaluasi untuk memberikan kinerja yang lebih.

“Dengan kenaikan pangkat ini, saya harap ada kedewasaan dalam bekerja. Menjadi contoh untuk rekan-rekan yang lain. Masyarakat selalu menanti komitmen kita untuk memberikan pelayanan yang terbaik,” ujar https://www.thecity977.com/.

Dalam kesempatan tersebut Harda juga meminta para PNS untuk mengoptimalkan kemampuannya untuk melayani masyarakat sesuai dengan amanah yang diberikan.

Pemerintah Kabupaten Pandeglang meraih penghargaan dari Pokja Ekbispar Banten kategori Instansi/Pemerintah Terbaik.

Pemberian penghargaan secara langsung diserahkan oleh Perwakilan Ekbispar Banten Nasrudin kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang Tb.Nandar Suptandar dalam acara bertajuk Ekbispar Awards 2024 di Aston Serang Hotel Convention Center, Jumat malam (1/3/2024).

Malam puncak Ekbispar Awards 2024 dihadiri pula oleh Pj.Gubernur Banten Al Muktabar, Pj.Walikota Serang Yedi Rahmat, Walikota Cilegon Helldy Agustian, Kepala BI Perwakilan Banten Ameriza, Pj.Sekda Kabupaten Serang Nanang Supriatna, Forkopimda Provinsi Banten, Ketua Ekbispar Banten Susi Kurniawati serta tamu undangan lainya.

Perwakilan Pokja Ekbispar Banten Nasrudin http://ftp.crawbuck.com/ mengatakan Ekbispar Awards 2024 diselenggarakan dalam rangka momentum peringatan Hari Pers Nasional 2024, dan kegiatan ini merupakan kedua kalinya diselenggarakan, “katanya.

Ia mengungkapkan Ekbispar merupakan organisasi yang tergabung dalam Pokja Wartawan Ekonomi Bisnis dan Pariwisata, peran khusus kami adalah mengawal perekonomian di Banten, menggelar event-event literasi, serta menggelar event Ekbispar Awards, sebagai bentuk apresiasi,”ungkapnya.

Pj.Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan peran ekonomi, bisnis dan pariwisata adalah satu rangkaian yang saling memiliki aspek keterikatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, peningkatan ekonomi dan kesejehteraan masyarakat Banten, “kata Al Muktabar.

Usai menerima penghargaan, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang Tb.Nandar Suptandar menyampaikan apresiasi atas penghargaan Ekbispar Awards 2024, tentu saja pemberian penghargaan ini menjadikan motivasi bagi Pemerintah daerah untuk terus lebih meningkatkan pelayanan dari segala aspek kepada masyarakat,”ucapnya.
Ia menegaskan Pemerintah Kabupaten Pandeglang berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan yang berkualitas dan profesional, hal tersebut selalu ditekankan oleh Bupati Pandeglang Irna Narulita kepada jajaranya untuk selalu meningkatkan kinerja

Pacitan – Upaya Pemerintah Kabupaten Pacitan mendongkrak pendapatan dari sektor pariwisata tak kenal kata berhenti. Beragam terobosan dilakukan pemerintahan Bupati Indartato untuk mengoptimalkan pengelolaan kawasan wisata. Salah satunya dengan menggandeng penanam modal. Selain berperan langsung dalam pengembangan obyek wisata, para investor juga diharapkan ikut membangun sumberdaya manusia di sektor tersebut. Harapannya layanan kepada pengunjung lebih baik sehingga mereka merasa aman dan nyaman berwisata ke Kota 1001 Gua

(Investor) kita ajak ke Pacitan. Intinya untuk melihat dulu. Setelah melihat kondisi di Pacitan, kira-kira apa yang mau dikembangkan nanti? Baru kita bicarakan kemudian, ujar Bupati Indartato saat mendampingi investor menyaksikan keindahan Pantai Srau, Rabu (25/1/2017) pagi.

Bupati mengakui sektor pariwisata mendapat perhatian lebih untuk ditangani. Tujuannya menumbuhkan ekonomi kreatif terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar obyek wisata. Dikatakan, daerah yang dipimpinnya mempunyai banyak obyek wisata alam. Hanya saja belum seluruhnya dikelola dengan baik. Saat ini trend wisata masih terfokus di wilayah barat Kabupaten Pacitan. Namun ke depan kondisi semacam itu diharapkan merata ke semua wilayah.

Karena di hampir semua wilayah terdapat obyek wisata dengan daya tariknya masing-masing, tambah Pak In sembari menjelaskan target penyelesaian pembangunan kawasan barat hingga tahun 2019.

Data yang ada menyebutkan, angka kunjungan wisata ke Pacitan tiap tahun mengalami peningkatan signifikan. Selama 2016, jumlah wisatawan Bumi Kelahiran SBY mencapai 1.570.000 orang lebih. Angka sebanyak itu sekaligus menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 9,5 milyar. Sedangkan tahun 2017 ini pemerintah daerah memasang target angka kunjungan 1.750.000 orang dengan asumsi pendapatan mencapai Rp 10,2 milyar.

Penetapan target tersebut bukan tanpa alasan. Pemerintah daerah sendiri terus menyempurnakan infrastruktur jalan menuju obyek wisata terutama akses masuk Pantai Klayar. Tidak itu saja, penambahan prasarana juga dilakukan di Pantai Srau dan Pantai Pancer Door. Di antaranya berupa jogging track, tempat ibadah, dan MCK. Pemerintah Daerah melalui dinas terkait juga aktif membina Kelompok Sadar Wisata (pokdarwis) dan membentuk Tim Koordinasi Pengembangan Pengembangan Pariwisata Pacitan.

Tim terdiri dari semua unsur Perangkat Daerah dan akan bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing, tambah Endang Surjasri, Kepala Dinas Pariwisata saat mendampingi bupati. Selain mengunjungi Pantai Srau, rombongan juga meninjau Pantai Pancer Door, Tamperan, Watukarung, serta menyusuri Sungai Maron, dan Pantai Klayar. Mengakhiri perjalanan, rombongan menikmati panorama Gua Gong di Desa Bomo, Kecamatan Punung.

I Ketut Putra Suarthana, praktisi pariwisata asal Bali yang hadir atas undangan bupati menilai, sejumlah obyek wisata di Pacitan memiliki peluang bagus dikembangkan. Secara umum, lanjut peraih gelar Ph.D dari sebuah perguruan tinggi di Hawaii, Amerika Serikat ini, akses menuju kawasan wisata http://ftp.degustujacaistota.com/ sudah cukup bagus. Yang justru masih menjadi pekerjaan rumah adalah penyiapan sumberdaya manusia serta sarana prasarana pendukung lainnya.

Kalau masalah obyek sudah cukup bagus, tinggal perlu pelayanannya yang perlu ditingkatkan. Itu yang saya kira cukup penting, jelas pemilik hotel di sejumlah tempat di Pulau Dewata, Lombok, dan Jogja itu.(Pur/Riz)

Bupati Sleman, Harda Kiswaya membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sleman tahun 2026 di Aula Pangripta Bappeda Sleman.

Harda memberikan arahan agar Musrenbang ini tak sekadar dijadikan sebagai agenda tahunan, lebih dari itu, ia berharap adanya sumbang saran dari seluruh stakeholder untuk membangun Kabupaten Sleman lebih baik.

“Monggo saya membutuhkan saran dan masukkan dari bapak ibu semua. Saya ingin forum ini bisa menjadi wadah menumpahkan ide-ide untuk membangun masyarakat Sleman yang lebih baik,” jelasnya.

Bupati mengingatkan agar perencanaan Pemkab Sleman sejalan dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Harda juga mengarahkan Bappeda untuk terus berkoordinasi dengan Bappeda Provinsi dan instansi terkait agar menghasilkan perencanaan yang tepat.

“Tolong manfaatkan jejaring kita, sehingga betul-betul menghasilkan kesimpulan yang akan menjadi rencana kerja kita di tahun 2026 dan kita bisa mempercepat pertumbuhan dan kesejahteraan Kabupaten Sleman,” tegas Harda.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sleman, Dwi Anta Sudibya menerangkan proses RKPD Sleman telah dimulai sejak Desember lalu. Proses ini akan dilanjutkan hingga rancangan akhir sebelum nantinya disampaikan ke Pemerintah Provinsi.

“Kemudian nanti kita sampaikan ke DIY. Mudah-mudahan awal Juni sudah bisa ditetapkan bersama,” jelas DEWA777.

Kepala Bappeda menyampaikan Musrenbang RKPD tahun 2026 dihadiri oleh perwakilan perguruan tinggi, OPD, kapanewon, dan organisasi kemasyarakatan. Sehingga ia berharap forum ini dapat menghasilkan usulan terbaik dalam rangka penyempurnaan RKPD 2026.

DPRD Kepulauan yapen kembali  melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja daerah kabupaten kepulauan Yapen tahun anggaran 2021. Dimana dalam pleno kali ini di ikuti oleh 15 Anggota DPRD dari total 25 Anggota.

Dalam kesempatan ini  Bupati Kepulauan Yapen menanggapi laporan pemandangan umum badan anggaran dan fraksi fraksi DPRD berupa saran dan pendapat terhadap raperda APBD Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2021. Dijelaskannya bahwa ia optimis dalam rangka peningkatan pada sektor pendidikan kesehatan dan infrastruktur.  Ditargetkan eksekutif sebesar Rp. 17.504.250.380,- dan target retribusi daerah sebesar Rp.32.619.069.540,-  bisa tercapai dengan dibentuknya kelembagaan baru yaitu badan pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Yapen dan ditetapkannya beberapa peraturan daerah baru oleh DPRD pada rapat paripurna III.

Sementara mengenai retribusi daerah tentang retribusi parkir, Bupati sependapat bahwa perlu disiapkan fasilitas khusus di area pasar Aro Iroro Serui sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas dan memudahkan pengendalian terhadap kendaraan, tentang retribusi dari pengujian kendaraan. Untuk Dinas perikanan mengenai pertanyaan tentang sub kegiatan penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap sebesar Rp.525.162.150,- adalah merupakan kegiatan penyediaan sarana usaha perikanan tangkap hanya saja pada aplikasi SIPD tidak tersedia menu sarana pada sub kegiatan sehingga diarahkan untuk menggunakan sub kegiatan yang mendekati dan tersedia pada aplikasi tersebut. Dirinya juga sepakat terkait dengan saran Dewan untuk pengadaan paket perahu penangkapan ikan atau kapal dibawah 3 GT beserta mesin dan alat penangkapan, yang akan diutamakan kepada nelayan, sedangkan untuk mengembangkan perikanan kolom darat disesuaikan dengan potensi daerah dan ketersediaan sumber daya air, salah satunya di kampung Manaini, distrik Kosiwo dan Kampung Wawuti, distrik Angkaisera.

Untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengenai indikator pelayanan pendidikan yang ditunjukkan dengan apk atau angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni mengalami peningkatan pada tahun 2018 dan 2019 APK SD mencapai 94, 50% APK SMP 74,89% dan APK SMA 60, 62% di atas APK Provinsi Papua peningkatan ini dipengaruhi oleh pendidikan gratis sedangkan untuk APM SD pada tahun 2018 dan 2019 adalah 76,38% SMP 49, 92% berdasarkan data neraca pendidikan daerah provinsi Papua. kemudian mengenai penempatan guru atau kepala sekolah dengan nota dinas dijelaskan Bupati bahwa kebijakan itu dilakukan karena kebutuhan akan kekurangan tenaga guru di sekolah yang mengalami kekurangan guru PNS sehingga harus segera diisi agar kegiatan belajar mengajar dapat tetap berjalandiusulkan untuk dibuatkan SK Bupati definitif. Sedangkan mengenai alokasi dana untuk pengawas yang disarankan oleh DPRD mendapat apresiasi oleh Pemda dan akan segera ditindaklanjuti.

Pada bidang kesehatan terkait dengan penambahan ruang puskesmas di Kota dengan biaya 1,7 miliar akan dibangun di lokasi Puskesmas Serui kota kemudian mengenai iessenlinea.com biaya operasional kesehatan sebesar 12 miliar adalah untuk biaya operasional 13 Puskesmas yang tersebar di Kepulauan Yapen dimana masing-masing akan menerima sebesar 75 juta setiap bulan.

Untuk dinas PUPR yaitu mengenai pemberian pinjaman daerah dari PT. SMI sebesar Rp. 234.106.322.000,-  dapat dijelaskan bahwa baru terealisasi sebesar 36 Milyar untuk pembangunan 2 jembatan yaitu Jembatan Sumboi dan Jembatan Repapeip. Bentuk tahun 2021 sedang diupayakan ruas jalan saubeba – Rosbori – Poom, sementara untuk jalan Kamanap – Ansus dan Mananayang Sumberbaba sudah dilakukan pembatalan perjanjian milik pemegang hak ulayat keluarga Wayeni. Hal lain yang dijelaskan Bupati adalah ruas Jalan Kampung harapan ke Cina Tua serta famboaman kando, serta ruas jalan Palapa dan jalan masuk sekolah Kristen kasih bangsa sudah direncanakan dilaksanakan pada APBD perubahan 2020 dan APBD 2021. Mengenai pembangunan jembatan mantembu yang dibiayai oleh dua sumber dana yaitu dari pinjaman sebesar Rp. 5 Milyar  masih dalam tahap usulan sedang 3.6 Milyar dari PAD adalah dana antisipasi apabila pinjaman yang diajukan kepada PT.SMI belum terealisasi.

Untuk Dinas Pertanian dan ketahanan panganyaitu kebutuhan sarana produksi seperti benih alat pertanian pupuk dan obat-obatan telah diprogramkan pada program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat tahun 2021. Sementara terkait pengalokasian dana sebesar 42 juta adalah untuk pengembangan program agribisnis dan untuk pengembangan bibit kakao tidak lagi didatangkan dari luar daerah. Terkait dengan peresmian dan pelantikan calon 2 distrik baru  yaitu Distrik Nusawani dan Distrik Pegunungan Muman, dinyatakan sah jika sudah ditetapkan dengan peraturan daerah setelah mendapat persetujuan Mendagri melalui gubernur sebagai Wakil pemerintah pusat di daerah, sesuai dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 221 ayat 3. Untuk diketahui proses pengurusan calon 2 distrik baru ini, telah disampaikan kepada Mendagri melalui pemerintah provinsi Papua, dan sejumlah tanggapan Bupati pun langsung diterima baik oleh semua anggota DPRD kabupaten kepulauan Yapen.

Revitalisasi tahap pertama Obyek Wisata Waduk Gajah Mungkur (OW WGM) di Zona 1 telah selesai. Zona 1 merupakan kawasan wisata Waduk Gajah Mungkur dan pusat rekreasi anak serta remaja. Zona 1 memiliki 10 ha dan salah satu daya tarik di dalamnya adalah jembatan kaca atau scenic bridge. Meski telah selesai dibangun, jembatan itu belum dibuka untuk umum karena masih menunggu kepastian soal standar keamanannya.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pemuda Olahraga sgm188 dan Pariwisata (Disporapar) Wonogiri, Haryanto, yang ditemui di kantornya, Senin (4/3/2024). Haryanto mengatakan scenic bridge belum dibuka untuk pengunjung karena pemerintah sedang memastikan standar operasional agar jembatan kaca tersebut betul-betul aman untuk pengunjung.
“Kami ingin memastikan aman. Meski jembatan belum bisa digunakan, area lain yang baru saja dibangun sudah bisa digunakan seperti di taman atau gazebo,” katanya.
Haryanto mengaku belum bisa memastikan kapan jembatan kaca di OW WGM tersebut bisa digunakan dan dinikmati para pengunjung. Dia menjelaskan jembatan tersebut merupakan ikon wisata baru bagi Wonogiri.
Haryanto berharap dengan adanya jembatan kaca tersebut bisa menarik wisatawan terutama dari luar Wonogiri.
“Kami harapannya memang dengan adanya objek wisata baru bisa menambah daya tarik Wonogiri. Kalau saat ini jumlah wisatawan di Wonogiri cenderung stagnan setelah pandemi kemarin,” kata dia.
Sebagai informasi, revitalisasi OW WGM dibagi menjadi 3 zona. Zona 1 telah selesai digarap. Revitalisasi tahap 2 akan dilanjutkan ke zona 2 yang memiliki luas 75 ha dan merupakan area perluasan kawasan wisata Waduk Gajah Mungkur dan Lakefront Tourism. Sementara Zona 3 seluas 162 ha merupakan area pengembangan Bukit Joglo dan Watu Cenik Adventure and View.
Proyek revitalisasi OW WGM Wonogiri ditangani PT Jaya Sempurna Sakti sebagai pengembang atau kontraktor. Pagu anggaran proyek revitalisasi itu senilai Rp28 miliar, tetapi nilai kontrak pengerjaan proyek itu sebesar Rp22 miliar. Saat ini proses revitalisasi masih terus berjalan.

Bertempat di gedung Silas Papare Serui, puluhan alumni mahasiswa Akademi Komunitas Negeri Serui yang merupakan hasil kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dengan Institut Pertanian Bogor, pada hari ini menerima secara resmi ijazah kelulusan. Dimana ijazah kelulusan tersebut diserahkan langsung secara simbolis kepada 6 (enam) orang mahasiswa perwakilan masing-masing prodi dari dua angkatan yaitu angkatan IV dan V, yang diserahkan langsung oleh Bupati Kepulauan Yapen, Tonny Tesar. S.Sos.

Selepas penyerahan ijazah, dalam sambutannya Bupati Tonny Tesar menyampaikan atas nama pemerintah daerah dan seluruh jajaran, ia mengucapkan selamat kepada mahasiswa angkatan IV (empat) dan V (lima) atas keberhasilan yang telah diraih bersama angkatan I, II, dan III dalam menyelesaikan pendidikan di AKN Serui. Bupati juga menyampaikan bahwa untuk diketahui AKN Serui yang merupakan hasil kerjasama Pemkab. Kepulauan Yapen dan IPB Bogor ini hanya sampai 5 angkatan saja dan kelima angkatan tersebut telah sukses untuk menyesaikan pendidikannya.

Bupati Tonny Tesar juga menyampaikan permohonan maaf kepada para alumni mahasiswa, dimana ia mengakui bahwa khusus untuk angkatan IV dan V mengalami keterlambatan penerimaan ijazah, dimana hal ini disebabkan momen pergantian rektor IPB sehingga terjadi permasalahan administrasi dan tanggungjawab, yang pada akhirnya harus diselesaikan melalui proses slot yang panjang hingga ke tingkat kementrian Dikti.

Ia juga menyampaikan bahwa ijazah ini merupakan sebuah simbol keberhasilan, akan tetapi sesungguhnya ijazah ini bukan lah sebuah tujuan, namun yang diharapkan adalah alumni mahasiswa ini bisa mendapatkan pengetahuan, hal ini dipandang penting olehnya sebab pendidikan yang dilakukan pada AKN Serui ini merupakan pendidikan untuk mendapatkan ketrampilan (skill) untuk dapat mandiri dalam membuka lapangan pekerjaan pada bidang perikanan, bidang pertanian dan perkebunan, bidang IT serta bidang lainnya. Oleh Karena itu Bupati Tonny berharap kepada seluruh alumni mahasiswa AKN Serui, agar ketrampilan yang telah didapat bisa digunakan untuk mengelola sumberdaya alam dan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ini serta dapat membuka lapangan pekerjaan bagi diri sendiri dan juga bagi yang lainnya.

Terpantau turut hadir dalam acara ini Wakil Bupati Kepulauan Yapen, Frans Sandi, B.Sc, S.Sos, MBA, Sekda Kabupaten Kepulauan Yapen, Ir. Alexander Nussy, MM, Asisten III Sekda Kabupaten Kepulauan Yapen, Erny Tania, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Yapen, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Kasatpol PP Kabupaten Kepulauan Yapen, Dosen AKN Serui dan para alumni AKN Serui angkatan IV dan V.