Kategori: Uncategorized

Piru-Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat mengelar Pelatihan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Bagi Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif bagi yang berlangsung di aula pertemuan penginapan mitra palace kota piru.yang berlangsung.

Dalam kegiatan tersebut dihadiri dan dibuka oleh Asisten I Setda Kabupaten Seram Bagian Barat Drs. Abdullah Fakaubun yang didampingi tubidy oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten SBB, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Drs. Leonardo Kakisina, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten SBB Ir. Thomas Wattimena serta para undangan lainnya.

Drs. Abdullah Fakaubun dalam sambutannya mengatakan Keberhasilan pembangunan kepariwisataan tidak terlepas dari peran serta sumber daya manusia pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif. Sebab sebagus dan semenarik apapun objek wisata, tidak akan ada artinya, tanpa keterlibatan tenaga kepariwisataan dan pelaku ekonomi di lingkungan destinasi wisata tersebut. Maka dari itulah, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat melalui Dinas Pariwisata menggelar kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar (Pra Assesment Sertifikasi Kompetensi).

Olehnya itu, masyarakat harus didorong untuk menjadi garda terdepan untuk menyambut wisatawan yang akan datang berkunjung ke destinasi wisata di Kabupaten SBB.

Katanya Pula, Pelatihan ini menjadi awal dan kesempatan kita untuk menjadikan ekonomi kreatif sebagai salah satu faktor guna mp3juices meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di Kabupaten Seram Bagian Barat.

“Saya berharap, kegiatan pelatihan ini kiranya menjadi program inspirasi para pelaku ekonomi maupun pelaku wisata terlebih masyarakat agar menghasilkan kreasi bersama dalam mengubah minset untuk lebih kreatif.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Neles Purimahua,S.Sos yang juga merupakan Kepala Seksi Ekonomi Kreatif Daerah Seram Bagian Barat. Dalam laporannya mengatakan kegiatan pelatihan ini di dasari pada undang-undang dasar nomor 10 tahun 2019 tentang kepariwisataan daerah, dan dokumen pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2022 atas kegiatan pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar

Lanjutnya, kegiatan ini bertujuan sebagai wahana peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dibidang ekonomi kreatif yang unggul dan berdaya saing guna kemajuan sektor pariwisata daerah Kabupaten Seram Bagian Barat serta dapat terwujudnya Sumber Daya Manusia pariwisata dibidang ekonomi kreatif yang unggul dan berdaya saing sebagai upaya perkuatan dan revitalisasi kapasitas SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif dengan tingkat kinerja yang lebih baik di dunia usaha.

“Adapun narasumber kegiatan ini adalah Dinas Pariwisata dan ekonomi kreatif provinsi Maluku dengan judul materi tantangan SDM pelaku ekonomi kreatif terhadap pariwisata digital, kepala dinas disperindag Kabupaten SBB dengan judul materi peran dinas perindustrian dan perdagangan dalam usaha pengembangan ekonomi kreatif daerah, Kepala Dinas Pemerintahan Desa Kabupaten SBB dengan judul materi strategi pendanaan pembangunan desa dalam membangun desa wisata, Kepala Dinas pariwisata Kabupaten SBB dengan judul materi pemberdayaan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif dalam pemanfaatan potensi lokal dan Kepala BRI Unit Piru dengan judul materi peran sektor perbankan dalam meningkatkan usaha ekonomi kreatif.

dalam mewujudkan Kota Parepare menuju Kota Smart City, Walikota Parepare DR. HM Taufan Pawe menggandeng Walikota Bandung Ridwan Kamil.

Bentuk kerjasama tersebut di atur dalam Memoràndum Of understanding (MOU) antara Pemerintah Kota Parepare dan Pemerintah Kota Bandung.

Dalam MOU yang ditandatangi oleh kedua belah pihak mengatur tentang kerjasama penerapan E-goverment, dan pengembangan ekonomi ekonomi kreatif melalui pemanfaatan teknologi yang digelar di Ruang Rapat Walikota Bandung, Selasa (1/08)

Dalam sambutannya Taufan Pawe terkait MOU yang dilakukan membawa harapan besar dari pemerintah dan masyarakat Kota Parepare kepada Walikota Bandung untuk Dapat berbagi pemikiran dalam membangun kota bandung yang lebih sejahtera dan modern.

“Kami mengharapkan pemerintah Kota Bandung dapat Memberikan pemikiran pemikiran dan dapat mengadopsi kemajuan kemajuan di Kota Bandung, ” ungkap Taufan.

Taufan mengakui kemajuan Kota Bandung sangat luar biasa dan langkah Kota Parepare yang dikenal sebagai kota Habibie ingin mengadopsi langkah langkah menuju kota maju.

Taufan menambahkan Parepare merupakan kawasan yang sangat strategis dalam mengembangkan kota jasa dan niaga untuk wilayah utara dan timur Parepare.

Taufan juga menaruh harapan yang besar kepada Ridwan Kamil agar diberi kesempatan untuk mengadopsi konsep yang diterapkan dalam mengembangkan Kota Parepare.

Walikota Bandung Ridwan Kamil dalam sambutannya menyatakan sangat senang dikunjungi dan mengajak untuk bersama sama menghadirkan kemajuan di Kota masing-masing sebagai tanggung jawab kepala daerah.

Ridwan Kamil menyampaikan Bandung bukan kota sempurna semua gagasan dan ide untuk membangun kota berangkat dari sebuah mimpi mimpi dan komitmen.

Terkait konsep pembangunan Kota Parepare Ridwan Kamil menyarankan pihak Pemkot untuk fokus pada pengelolaan di sektor Rumah Sakit dan sektor pendidikan.

“Kalau saya lihat Parepare fokus pada pendidikan dan kesehatan saja dan untuk mengembangkannya saya sarankan untuk pergi melihat manajemen Universitas Pelita Harapan yang berhasil mengelola universitas yang membuat wilayah sekitarnya berkembang,” jelas Ridwan Kamil.

Ridwan juga menyampaikan dengan hadirnya sektor pendidikan dan kesehatan di Kota Parepare, perekonomian dapat bergerak dan meningkat dan disarankan konsep yang dijalankan harus terencana.

Ridwan juga menjelaskan konsep membangun Kota Bandung bukan hanya membangun infrastruktur tapi juga membangun manusianya seperti yang dilakukan di Kota Parepare.

“Dalam membangun manusia kami Ada Magrib mengaji, shalat subuh berjamaah, bayar zakat via hp dengan meningkatkan beberapa kali lipat, kredit tanpa agunan dan tanpa bunga dengan aturan dia harus rajin di masjid, dan setiap minggu Ada minggu lansia yang tiap minggu ditemani oleh anak anak muda, ” jelasnya.

Terkait Reformasi birokrasi Ridwan juga menjelaskan pemanfaatan teknologi dalam mendukung kerja kerja birokrasi.

“Reformasi birokrasi kami memanfaatkan teknologi karena kalau mengandalkan manual saya tidak bisa memantau 6000 program yang dijalankan, ” jelasnya.

Penandatanganan MOU yang dilakukan selain dihadiri oleh Walikota Parepare juga dihadiri oleh Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kominfo dan Kepala Bagian Humas dan Protokol Kota Parepare.

Sebanyak 886 masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki rumah tidak layak huni mendapatkan bantuan stimulan bedah rumah dari Pemerintah Kota Parepare bersama Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Bantuan diberikan secara simbolis oleh Walikota Parepare DR.HM Taufan Pawe kepada penerima bantuan bedah rumah sebesar 7,5 juta sampai 17 juta rupiah per unit di rumah jabatan Walikota, jumat (28/07).

Dijelaskan Susiana, S.STP Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Parepare pada laporan panitia menjelaskan Pelaksanaan bantuan kualitas perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah tahun 2017 yang digelontorkan Pemerintah Kota Parepare terdiri dari tiga sumber pendanaan, yaitu dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebanyak 138 unit yang tersebar di 17 kelurahan dengan total anggaran 1,38 miliar rupiah.

Susiana menambahkan, melalui Dana Alokasi Khusus bidang infrastruktur sebanyak 522 unit rumah tersebar di 5 kelurahan dengan anggaran sebesar 7,83miliar rupiah, dan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya BSPS sebanyak 226 unit rumah yang tersebar di empat kelurahan.

Walikota Parepare setelah memberikan bantuan bedah rumah secara simbolis menjelaskan program bedah rumah ini merupakan wujud nyata dalam mengentaskan kemiskinan dan diharapkan dapat merasakan manfaatnya, “bukan hanya peduli rumah tapi peduli lingkungan juga kita laksanakan,” Jelasnya.

Taufan menjelaskan pendanaan yang diberikan untuk beda rumah berbeda-beda tergantung sumber pendanaan. “DAK diberikan dalam bentuk bahan bangunan, DAU/APBD diberikan dalam bentuk perbaikan rumah, sedangkan bantuan BSPS diberikan dalam bentuk uang tunai yang tersimpan dalam rekening penerima bantuan,” Jelasnya.

Taufan juga menjelaskan program yang diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat dan dipergunakan sebaik-baiknya agar rumahnya dapat lebih layak untuk dihuni.

Bantuan stimulant yang diberikan Pemerintah Kota Parepare mendapatkan respon positif dari penerima bantuan bedah rumah. Lamude, )59) warga Bukit Madani Kelurahan Lapadde yang mendapatkan bantuan BSPS senilai 15 juta, merasa terbantu, dan merasa berterimakasih telah mendapat perhatian dari Pemerintah Kota. Berkat bantuan yang diberikan Lamude berencana akan memperbaiki atap dan lantai rumah miliknya.

Sama halnya dengan Ruqayyah yang mendapatkan bantuan Bedah Rumah yang bersumber dari dana DAK juga merasa terbantu dan berencana akan menggunakan uang yang diberikan juga untuk memperbaiki dinding dan atap rumahnya.

peduli terhadap pemuda yang ada di Kota Parepare, Wali Kota Parepare, Taufan Pawe, dinobatkan sebagai Tokoh Peduli Pemuda, yang mana peran sertanya dalam membangun pemuda dan kepedulian terhadap Pemuda yang ada di Kota Parepare.

Dukungan pemerintah Kota Parepare dalam memajukan pemuda Parepare sangat berperan aktif didalamnya, maka sudah sewajarnya diberikan penghargaan sebagai tokoh peduli pemuda.

Hal itu disampaikan Ketua DPD I KNPI Sulsel, Imran Eka Saputra, pada Ulang Tahun Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang ke 44 yang dipusatkan di Kota Pareoare untuk perayaan HUT KNPI tingkat Sulawesi Selatan yang dihadiri 23 Pengurus KNPI se Kota Parepare.

“Penghargaan ini layak kita berikan kepada Wali Kota Parepare, Taufan Pawe, sebagai tokoh peduli Pemuda di Kota Parepare, atas perannya selama ini membangun pemuda Parepare yang lebih baik,”tambah Eka.

Ketua DPD I KNPI Sulsel, Imran Eka Saputra, mengungkapkan kalau Pemuda saat ini sendiri tidak boleh lepas dari peran pembangunan yang dilakukan Pemerintah, dan harus ada dalam bagian pembangunan tersebut.

“Pemuda harus tetap dekat dengan pemerintahnya sehingga pembangunan yang ada di Kota ini sendiri bisa berjalan dengan baik, dan tentunya peran pemuda harus ikut mengawal pembangunan,”ungkapnya.

Dia menuturkan, kalau hadirnya pemuda melalui KNPI ini untuk menjaga negara ini sehingga berjalan dengan baik, dan bagaimana peran pemuda dalam menyongsong lahirnya pemuda yang terbaik.

“Berawal dari pemudalah sehingga kota ini bisa maju, bagaimana peran pemuda dalam melawan Paham Radikalisme, Korupsi dan Pemberantasan Narkoba,”pungkasnya.

Dalam acara tersebut hadir pula Ketua DPD I KNPI Sulsel, Imran Eka Saputra, Kepala Dinas Olahraga Pemuda dan Pariwisata Sulawesi Selatan, Asisten 1 Kota Parepare, Kadis Pendidikan Kota Parepare dan Kadis OPP Kota Parepare.

Ketua DPD II KNPI Kota Parepare, Mustadirham, mengatakan, momen inu menjadi sebuah kebanggaan di Kota Parepare karna KNPI Parepare ditunjuk sebagai tuan Rumah dalam pelaksanaan HUT KNPI yang ke 44 ini.

“Ini tentunya kebanggaan kita bersama karena Parepare ditunjuk sebagai tuan rumah dalam puncak perayaan ini, apalagi saat ini 23 Kabupaten Kota menghadiri acara ini sendiri,”ujarnya.

Mustadirham, mengatakan, dengan event seperti ini sendiri memberikan gambaran keberhasilan Kota Parepare sebagaimana tujuan Wali Kota Parepare dengan teori telapak kakinya.

“Tujuan Wali Kota Parepare saat ini bagaimana menjadikan Parepare sebagai suatu kota tujuan, dan tentunya dengan event inilah memberikan keberhasilan Kota Parepare dengan teori telapak kakinya,”katanya.

Pemerintah Kota Parepare berkonsentrasi penuh menghapuskan titik rawan kumuh di Kota Parepare. Tahun 2017, penanganan kumuh telah menyentuh sekitar 50 % titik.

Fakta itu terungkap dalam acara pemaparan Draft Akhir Rencana Pencegahan  dan Peningkatan Kualitas Permukiman  Kumuh Perkotaan (RP2KP-KP), yang diselenggarkan Bappeda, Kamis (13/07/2017) di Ruang Data Kantor Walikota Parepare.

“Saat ini progress penanganan kumuh telah berjalan sekitar 50 %. Pada tahun 2018, penanganan kumuh kami targetkan menyentuh semua titik,”Ungkap Kepala Bappeda, H. Iwan Asaad, AP, M.Si dalam pertemuan yang dihadiri oleh sekitar 70 peserta diantaranya Kepala Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Sulsel serta Tim Leader Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Prov. Sulsel

Program Penanganan kumuh bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan layak huni, produktif dan berkelanjutan.

Upaya pemberantasan kumuh ini diharapkan mampu menurunkan luas permukiman kumuh, dapat meningkatkan penghasilan masyarakat  berpenghasilan rendah melalui penyediaan infrastruktur dan kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat guna mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman, serta terbentuknya pola perilaku hidup bersih dan sehat sebagai upaya pencegahan kumuh.

Penangan kumuh saat ini telah diperkuat dengan dukungan sumber dana dari APBN maupun APBD. Pada tahun 2017 dukungan APBN disalurkan melalui Bantuan Dana Investasi dengan sasaran 12 Kelurahan di Kota Parepare.

Kelurahan tersebut antara lain Kelurahan Bukit Indah, Kelurahan Ujung Baru, Kelurahan Lakessi, Kelurahan Kampung Pisang, Kelurahan Lapadde, Kelurahan Sumpang Minangae, Kelurahan Tiro Sompe, Keluruahan Lompoe, Kelurahan Lumpue, Kelurahan Galung Maloang, Kelurahan Lemoe dan Kelurahan Wattang Bacukiki.

Sementara pada tahun 2016, penanganan kumuh telah mencapai 13,9 Ha. Penangan kumuh ini diharapkan mampu menyisir seluruh titik kumuh  dan menjadikan Parepare sebagai Kota Tanpa Kumuh

Dalam mewujudkan Kota Parepare dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, Walikota Parepare DR.HM Taufan Pawe menggandeng pakar Konsultan Hukum yang ahli dalam bidangnya masing-masing.

Perlunya kejelasan hukum dan dukungan dalam mengambil langkah kedinasan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dianggap Taufan memerlukan pengawalan dari Konsultan Hukum yang dibentuk Pemeritah Kota Parepare.

Kunsultan Hukum yang terdiri dari beragam pakar hukum dan guru besar ini dipilih Pemerintah Kota Parepare untuk memberikan pendampingan dan konsultasi hukum di Lingkup Pemkot Parepare.

Prof Hj Farida mewakili Konsultan Hukum dari lima orang konsultan menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Parepare telah melibatkan tim hukum dalam mengawal dan mewujudkan Pemerintahan yang baik dan bersih.

Guru besar Hukum Universitas Hasanuddin ini menyampaikan dan mengajak seluruh OPD yang ada untuk bersama sama dalam mewujudkan tata kelola yPemerintahan ang baik dan bersih

Prof Farida memberikan apresiasi kepada walikoya yang selalu melibatkan tim hukum dalam menjalankan roda pemrrintahan dan melibatkan perguruan tinggi.

Dalam dialog interaktif yang hadiri oleh seluruh eselon II dan III Pemerintah Kota Parepare bersama konsultan hukum melakukan dialog seputar permasalahan hukum yang terjadi di OPD masing-masing.

“Pak Walikota adalah alumni kami dan kami ada dan hadir dan bersama sama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang kita dambakan.,” jelas Prof. Farida.

Dosen Fakultas dan juga guru besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ini juga mengharapkan partisipasi seluruh OPD dalam mengkomunikasikan permasalahan hukum yang terjadi di lingkupnya dan dicarikan solusi hukum.

Pada arahan Walikota Parepare DR.HM Taufan Pawe menyampaikan hadirnya Konsultan Hukum Pemerintah Kota Parepare sebagai bentuk komitmen Pemerintah dalam mewujudkan Pemerintahan yang baik dan bersih.

Melibatkan guru besar Hukum dari beragam multi disiplin Hukum dianggap Taufan sebagai sesuatu yang sangat penting dikarenakan tatakelola pemerintahan tidak terlepas dari persoalan kebijakan yang tidak boleh keluar dari jalur yang ada.

Sebelum dialog interaktif dimulai, Walikota Parepare Taufan yang juga berprofesi sebagai pengacara ini  menghimbau dan mengharapkan kepada seluruh OPD untuk memanfaatkan momen yang ada dikarenakan semua Pakar hukum hadir dalam dialog interaktif tersebut.

“Ini kesempatan kita untuk menggali pada ahlinya dan ini adalah bekal kita menuju pada mimpi mimpi kita kedepan Kebijakan kebijkaan yang  kita lahirkan nanti ujung ujungnnya untuk kesejahteraan masyarakat,” Jelas Taufan.

Selain Prof. DR. Farida,SH.MH empat konsultan hukum Pemerintah Kota Parepare yang lain diantaranya adalah Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H.,M.H,. Prof. Dr. Ir. H. Abrar Saleng, SH., MH. Prof Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H dan Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H.

Terkait adanya pemberitaan mengenai pembangunan Rumah Sakit Tipe B Plus yang belum memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Parepare (DLHD) menyarankan kepada Dinas Kesehatan sebagai pemrakarsa untuk membuat Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) sebagai pengganti Amdal.

Hal tersebut dijelaskan Kepala DLHD Kota Parepare Amir Lolo saat ditemui diruangannya untuk mengkonfirmasi berita terkait kelengkapan administrasi Amdal dalam pembangunan Rumah Sakit, Selasa (04/07)

Amir lolo menjelaskan DELH dapat menjadi pengganti Amdal sesuai Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor S.541/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12 tahun 2016.

“dokumen lingkungan hidup yang wajib disusun oleh pemrakarsa usaha dan atau kegiatan pembangunan Rumah Sakit Type B Plus adalah Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) sebagai dokumen pengganti Amdal,” Jelas Amir Lolo.

Amir lolo menambahkan, sambil menunggu Dinas Kesehatan Kota Parepare untuk melengkapi dokumen evaluasi lingkungan hidup sebagai pengganti amdal, DLHD pada bulan Desember 2016 lalu telah mengeluarkan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara pembangunan Rumah Sakit sampai dokumen DELH selesai

“sanksi administrative yang diberikan kepada Dinas Kesehatan karena belum melengkapi berkas administrasi sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Amir Lolo juga menjelaskan Terlambatnya Rumah Sakit membuat dokumen DELH disebabkan anggaran pembangunan rumah sakit yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) turun pada bulan Oktober dan berpengaruh pada keterlambatan penyusunan Dokumen Amdal.

Kepala Dinas Kesehatan terkait sanksi administratif yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup juga telah membuat surat balasan tentang penyampaian pemberhentian pembangunan rumah sakit Tipe B Plus tertanggal 17 januari 2017 yang lalu.

Setelah menikmati cuti bersama hari raya idul fitri selama sepekan, aparatur sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kota Parepare kembali melakukan aktifitas perkantoran.

Hari pertama lingkup pemerintah Kota Parepare dimulai dengan menggelar apel bersama di Halaman Kantor Sekretariat Daerah Kota Parepare dan dirangkaikan dengan Halal bi Halal seluruh ASN kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama Walikota Parepare DR. HM Taufan Pawe SH,MH. Senin (03/07)

Seluruh ASN setelah mengikuti Apel pagi mengantri untuk bersalam-salaman kepada Walikota Parepare bersama seluruh OPD.

Taufan Pawe saat memimpin Apel Pagi bersama mengajak kepada seluruh aparatur sipil Negara untuk kembali memulai aktifitas perkantoran dan menggunakan waktu yang ada untuk bekerja dan berinovasi dengan maksimal.

Taufan juga mengajak untuk senantiasa menyatukan tekad dan mengabdikan diri membangun Kota Parepare.

“Bulan Syawal awal kita kembali menjalankan tugas dan aktifitas kita dan saya mengajak untuk senantiasa menyatukan tekad mengabdikan diri membangun Kota yang kita cintai ini,” Jelas Taufan.

Taufan mengaharapkan pada bulan syawal ini untuk dijadikan momen untuk kembali bekerja dan kembali meraih prestasi yang membanggakan.

Taufan juga mengharapakan kepada pejabat eselon sampai tingkat yang paling rendah untuk bekerja bersama secara totalitas.

Bupati Tasikmalaya H. Ade Sugianto menghadiri Milangkala Desa Sukarapih Kecamatan Sukarame Kab. Tasikmalaya, Minggu (17/3/2024).

Bupati Ade menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Desa Sukarapih, “Saya sampaikan terima kasih untuk masyarakat Desa Sukarapih yang kompak untuk menggelar acara ini. Pada acara ini pula dapat dijadikan rasa syukur atas nikmat yang telah Allah Ta’ala berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan di bulan yang penuh berkah ini, juga amal yang kita lakukan diterima pasang123 oleh Allah Ta’ala.” ujarnya.

“Selamat atas milangkala Desa Sukarapih ke-41”, pungkas Bupati Ade.

Hadir dalam kesempatan ini unsur Forkopimcam Sukarame, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tamu undangan lainnya.

Pengukuhan Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Obat/Bahan Berbahaya di Kota Gunungsitoli.